Anies Baswedan Hadir dalam Reuni Akbar 212, Guntur Romli Berikan Tanggapan

TRIBUNNEWS.COM - Reuni Akbar 212 baru saja dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), pada Senin (2/12/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak turut hadir dan memberi sambutan.

Anies pun mendapat sambutan meriah dari peserta Reuni Akbar 212.

Intelektual Muda NU Mohamad Guntur Romli memberikan tanggapannya terkait kehadiran Anies Baswedan dalam Reuni Akbar 212.

Menurut Guntur Romli, Anies datang lantaran mengantongi sebuah kepentingan yang terkait dengan pilpres 2024 mendatang.

"Dukungan politik pada Gerakan 212 hanya dari Anies Baswedan demi kepentingan Pilpres 2024, tapi karena momennya masih lama, Anies tidak terlalu mendukung 212. Dia hanya memberikan izin kegiatan di Monas saja" ungkap Guntur Romli, seperti yang diberitakan Tribunnews.com, Senin (2/11/2019).

Guntur Romli juga menyebut Reuni Akbar 212 kali ini lebih sepi pesertanya, dibanding aksi bela Islam melawan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok pada 2016.

Menurutnya, sepinya partisipasi peserta dalam Reuni Akbar 212 tahun ini merupakan bukti publik tidak mendukung dan tidak peduli pada aksi tersebut.

Selain itu, dia juga beranggapan yang hadir dalam acara Reuni 212 hari ini hanya anggota dari Front Pembela Islam (FPI). 

"Reuni 212 sepi, Monas kosong melompong ini bukti publik sudah tidak peduli dan tidak mendukung, sekarang yang hadir cuma FPI saja" kata Guntur Romli.

Lebih lanjut, Guntur Romli menegaskan, untuk saat ini Reuni 212 sesungguhnya sudah kehilangan momentum politiknya.

"Sebelum ini gerakan 212 dimanfaatkan oleh kepentingan politik seperti Pilkada DKI 2016-2017 dan Pilpres 2019 jadi terlihat ramai yang datang, tapi setelah perhelatan politik selesai, maka 212 kini ditinggal, kubu Prabowo sudah bergabung dengan Jokowi, Gerakan 212 kehilangan pendukung yang tersisa hanyalah gerombolan FPI" ujar tokoh muda NU ini. 

Gerakan 212 Dianggap Punya Tujuan Menyerang Pemerintah

Sebelumnya, Guntur Romli menyebut Reuni Akbar 212 memiliki tujuan untuk menyerang pemerintahan Jokowi.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara 'Apa Kabar Indonesia' yang diunggah dalam kanal Youtube Talk Show tvOne, Sabtu (30/11/2019).

"Menurut saya tetap, tujuannya itu menyerang pemerintah Jokowi," ujar Guntur Romli. 

Ia menambahkan, menurutnya, terdapat pihak-pihak yang masih merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi.

"Kan tetap ada di luar-luar sana yang tidak setuju, tidak puas, tidak dibawa Pak Prabowo mungkin ke dalam sebuah sistem, mereka butuh gerakan untuk menyuarakan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Guntur Romli menilai Reuni 212 juga menggunakan informasi yang menyesatkan dan kontroversi.

"Acara ini juga ketika diadakan menggunakan informasi yang menyesatkan, kontroversi untuk menarik perhatian," ujarnya.

Ia mencontohkan soal masalah Habib Rizieq Shihab yang tak kunjung pulang karena dicekal oleh pemerintah Indonesia.

Menurutnya, hal itu membuat kegaduhan di masyarakat.

"Misalnya, soal kepulangan Habib Rizieq yang nggak jadi dengan alasan, dengan tuduhan bahwa itu dicekal oleh pemerintah kita," ujar Guntur Romli.

"Ini kan bikin ribut, bikin semua orang bertanya-tanya," lanjutnya.

Tanggapan Ketua PA 212 Soal Pencekalan Rizieq Shihab yang Dianggap Hoaks

Menanggapi hal tersebut, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menyebut pencekalan Rizieq Shihab oleh pemerintah merupakan fakta.

 "Dibilang berita hoaks tentang pencekalan, itu bagi kami fakta dan bukti cekalnya sudah viral dimana-mana," ungkap Slamet Ma'arif, Sabtu (30/11/2019).

Slamet Ma'arif pun menegaskan, saat ini Rizieq Shihab berada di Arab Saudi dengan keadaan sehat dan tanpa ada gangguan dari pemerintah maupun warga di sana.

Ia mengatakan, di sana, Rizieq pun dapat berdakwah hingga membuat acara Maulid Nabi.

"Yang jelas, kami sampaikan saat ini Habib Rizieq sehat walafiat bersama keluarga, tidak pernah diganggu pemerintah Saudi Arabia, ataupun oleh warga Saudi Arabia," tegasnya.

"Bahkan, (Rizieq) bisa berdakwah di sana, bisa menerima tamu, kemarin bikin maulid nabi," lanjut Slamet Ma'arif.

Slamet Ma'arif menyampaikan, tidak ada masalah antara Rizieq Shihab dengan pemerintah Arab Saudi.

"Artinya, dengan pemerintah Saudi Arabia, saya katakan, tidak ada masalah Habib Rizieq," kata dia.

"Kemudian, betul, kalau memang pemerintah nggak mencekal, tetapi pencekalan beliau di Arab Saudi itu atas permintaan, skenario rezim penguasa saat ini," sambungnya.

Mahfud MD Sikapi Pernyataan Habib Rizieq dalam Reuni 212

Dalam gelaran Reuni Akbar 212, melalui sebuah video, Habib Rizieq Shihab mengatakan bahwa dirinya dicekal pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD pun memberikan tanggapannya terkait pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam Reuni 212, Senin (2/12/2019).

Dilansir dari Tribunnews.com, Mahfud MD mengatakan pernyataan Habib Rizieq Shihab tidak benar.

Ia menyebut pernyataan Habib Rizieq Shihab tersebut telah diulang-ulang selama ini.

"Kalau itu diulang-ulang itu. Tidak ada," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Menkopolhukam juga membantah pernyataan Rizieq yang menyebut dirinya sudah melaporkan masalah kepulangannya ke tanah air lewat Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi.

Mahfud MD menegaskan kembali Rizieq tidak pernah melaporkan masalah kepulangannya ke Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi.

"Tidak ada. Saya sudah bicara dengan kedubes. Dia tidak pernah datang. Dia menganggap pemerintah ilegal. Memang ada orang yang datangi dia, tanya. Tapi dia sendiri tidak pernah melapor. Kapan laporannya? Tidak ada," kata Mahfud.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta/Lusius Genik/Gita Irawan)