Guntur Romli Soroti Monas sebagai Tempat Aksi 212: Tempat Publik yang Dibayar Negara

TRIBUNNEWS.COM - Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli menyoroti tempat yang digunakan oleh PA 212 dalam menggelar aksinya.

Diketahui, Reuni Akbar 212 akan diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2019.

Guntur menilai PA 212 menggunakan tempat publik yang dibayar oleh negara.

"Tapi saya melihat tempatnya ada di ruang publik, yang dibayar oleh pajak negara," ungkap Guntur.

Ia menyampaikan, jika PA 212 tidak menggunakan tempat publik, ia tidak akan memberikan komentarnya itu.

"Kalau 212 menggunakan tempat yang privat, apakah di tempat sendiri, mungkin saya tidak layak komentar, karena itu merupakan ekspresi dari pribadi kelompok," jelasnya.

Ia juga menyatakan tidak masalah jika Persaudaraan Alumni (PA) 212 membantah aksi Reuni Akbar 212 sebagai kegiatan politik.

Sebelumnya, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan, aksi Reuni Akbar 212 tidak ada keterkaitan dengan kegiatan politik.

Slamet Ma'arif menyebut aksi tersebut untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Guntur mengaku, jika pun PA 212 mengakui bahwa aksi reuni tersebut sebagai kegiatan politik, ia menganggapnya sebagai pendapat yang sah.

"Meskipun dibantah, menurut saya nggak masalah, kalau ngaku sebagai gerakan politik, ya sah-sah saja," ujar Guntur di Studio TV One, Sabtu (30/11/2019), dikutip dari YouTube Talk Show tvOne.

Ia berpendapat jika aksi dari PA 212 tersebut dari awal memang sebuah kegiatan politik.

"Kalau saya melihat 212 dari awal adalah kegiatan politik yang memakai idiom-idiom keagamaan," ujar Guntur.

Menurutnya, pada 2016 lalu, aksi 212 dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) DKI Jakarta, dan berawal dari kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

"Terlepas dari 212 yang pertama, konteksnya adalah pilkada DKI, kemudian ada kasus disitu masalah Pak Ahok," kata dia.

Namun setelah Ahok diputuskan bersalah dan sudah mendekam di balik jeruji besi, aksi 212 tersebut tetap berjalan.

Aksi Reuni Akbar PA 212 itu sudah diselenggarakan pada 2017 dan 2018 lalu.

Guntur berujar pada Reuni Akbar 2018 lalu, PA 212 menggunakannya sebagai kepentingan politik untuk pemilihan presiden 2019.

Menurutnya, pada waktu itu PA 212 menggunakan aksi reuni tersebut untuk mendukung Prabowo Subianto, yang saat itu menjadi lawan Jokowi.

"Tapi kemudian setelah Pak Ahok dihukum, tetap saja 212 bergulir, dan kita tahu itu digunakan sebagai politik untuk 2019, waktu itu adalah Pak Prabowo," tutur Guntur.

"Jadi kalau kita lihat dari rekam jejak 212, memang tidak pernah lepas dari motif-motif politik," lanjut Guntur.

Sementara, Slamet Ma'arif menilai wajar jika dalam reuni 2018 lalu, disoroti sebagai kegiatan politis.

Mengingat pada 2018 kemarin, berdekatan dengan tahun politik 2019 yang akan menyelenggarakan pemilihan presiden.

Namun, pada reuni 2019, Slamet mempertanyakan sorotan kepada PA 212 tersebut.

"Kalau tahun kemarin kita disoroti kegiatan kita politis, itu wajar, kalau sekarang pertanyaannya politisnya apa?" tanya Slamet.

Ia menegaskan, tetap membela agama Islam, terlepas itu berkaitan dengan kegiatan politik atau tidak.

"Ada urusan politik, tidak ada urusan politik, membela agama, membela Islam, tetap kita laksanakan," jelasnya.

Selain itu, ia menyebut sekat antara warga negara Indonesia saat pemilihan presiden beberapa waktu lalu juga sudah hilang.

"Justru itu, kemarin kan kita ada polarisasi, ada sekat-sekat karena ada kaitannya dengan pilpres cukup mendukung dengan 01 dan 02, sekarang ini saya tegaskan, sudah tidak ada 01, sudah tidak ada 02, sudah hilang semua," ujar Slamet.

Slamet Ma'arif mengajak dengan adanya aksi 212, seluruh bangsa Indonesia bisa kembali bersatu.

"Mari dengan momen 212, kita gunakan untuk merekatkan anak bangsa semua," kata dia.

Ia menyebut dalam aksi 212 itu, nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang sebelumnya renggang bisa merekat kembali.

"Yang kemarin tersekat-sekat, yang kemarin terpilah-pilah, ayo 212 besok, kita rekatkan kembali nilai-nilai persatuan kesatuan," imbuh Slamet.

Ketua PA 212 memastikan tidak ada urusan politik dalam reuni 212 tersebut.

Namun, menurutnya, akan disampaikan kritikan kepada bangsa Indonesia.

Mengenai kritikan tersebut, Slamet menilainya sebagai hak asasi dari setiap warga negara Indonesia.

"Saya pastikan tidak ada urusan politik, tekanan gerakan moral, mengkritisi bangsa itu kan hak asasi setiap warga negara," jelas Slamet.

"Kita ingin mengingatkan bahwa ada hal-hal yang perlu dikritisi oleh anak bangsa," lanjut Slamet.

Sementara itu, mengenai pernyataan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menyebut politik Indonesia sudah stabil sejak bergabungnya 02 ke 01, tapi kurang 212 saja, Slamet mengatakan ada fobia 212.

"Kalau kita melihatnya ada sekelompok orang yang mengidap penyakit 212, fobia gitu," kata Slamet.

Ditanya apakah yang dimaksud mengidap fobia 212 itu adalah pemerintah, Slamet menolak untuk menjawabnya.

Alasan slamet menggunakan fobia 212 tersebut, karena ada sekelompok orang yang menurutnya akan panik dan di luar kontrol saat mendengar nama 212.

"Siapapun dia kalau dengan 212 kemudian dia menjadi panik, menjadi luar dikontrol, kita menganggapnya dia kena fobia 212," jelasnya.

Slamet kemudian kembali menegaskan, aksi Reuni Akbar 212 bukanlah kegiatan politik.

"Kemudian Pak Mendagri mengatakan hanya kelompok 212, kan kita bukan partai politik," ujarnya.

Selanjutnya, menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengimbau pelaksanaan aksi 212 berjalan dengan tertib, Slamet mengaku aksi sebelumnya sudah berjalan dengan tertib.

Slamet kemudian mempertanyakan pernyataan Moeldoko tentang ketertiban itu.

"Kemudian Pak Moeldoko mengatakan harus tertib, tiga kali kita melaksanakan nggak tertib dimana?" tanya Slamet.

Sebagai ketua aksi, kemudian ia menyampaikan PA 212 akan berupaya dengan maksimal untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

"Nggak usah diomong (dibilang), kita berupaya maksimal untuk tertib dan aman," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)