Wapres Ma'ruf Amin Setuju Dai Disertifikasi Lewat MUI

Maruf Amin berharap para dai dapat menyampaikan narasi kerukunan yang menghindari dakwah yang berisi teror, ancaman, maupun intimidasi.

Wapres Ma'ruf Amin Setuju Dai Disertifikasi Lewat MUI
SETWAPRES
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan di acara pembukaan rapat koordinasi dakwah nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Senin malam (2/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung adanya program dai bersertifikat yang akan dikembangkan oleh Majelisa Ulama Indonesia (MUI)

Ia menilai seorang dai dinyatakan layak berdakwah jika memiki dua hal yakni kompetensi dan integritas.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam pembukaan rapat koordinasi dakwah nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Senin malam (2/12/2019).

"Saya mengapresiasi MUI yang telah berhasil melaksanakan sertifikasi dai yang memang sudah lama direncanakan. Kenapa perlu distandarkan? Karena dai perlu dua hal, pertama kompetensi dan kedua integritas," kata Ma'ruf.

Menurutnya, kompetensi mumpuni penting dimiliki oleh dai, lantaran jika salah penyampaian maka dikhawatirkan dapat berimbas pada jemaah.

"Kompetensi itu penting jangan sampai dai enggak menguasai dakwah yang disampaikan, apalagi salah. Jadi hal seperti ini tidak perlu terjadi, jangan sampai itu terjadi mengkhawatirkan di masyarakat," ungkapnya.

Sementara, integritas ujar Ketua MUI non-aktif ini, diperlukan agar dai dapat berdakwah sesuai kaidah ajaran agama dan tidak bertentangan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dakwah kita tidak boleh bertentangan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila tidak boleh dipersoalkan lagi, sudah given, NKRI juga sudah disepakati jangan dibahas-bahas lagi," ujar dia.

Baca: Maruf Amin Ingatkan Dai Tak Boleh Dakwah yang Bertentangan dengan Pancasila dan NKRI

Ia berharap para dai dapat menyampaikan narasi kerukunan yang menghindari dakwah yang berisi teror, ancaman, maupun intimidasi.

"Dakwah juga harus mengajak orang suka rela tidak ada paksaan. Para dai membangun narasi kerukunan bukan narasi konflik. Dai dituntut juga untuk membangun umat yang kuat," ungkap Ketua MUI non-aktif ini.

Seperti diketahui, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyelenggarakan kegiatan Standardisasi Dai di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Senin (18/11/2019) lalu.

Kegiatan bertujuan mengembangkan kompetensi para dai atau daiyah sesuai dengan kebutuhan zaman.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved