Polemik Perpanjangan Izin FPI Telah Ada Sejak Lama, Mahfud MD Ceritakan Kronologinya

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menjelaskan polemik perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) telah ada sejak beberapa bulan yang lalu.

Hal tersebut disampaikan melalui video conference dalam acara Indonesia Lawyers Club yang videonya diunggah di kanal YouTube 'Indonesia Lawyers Club', pada Selasa (3/12/2019).

Mahfud MD menuturkan keributan mengenai organisasi masyarakat (ormas) FPI ini telah dimulai sejak bulan Juni, lalu.

Ketika itu Mahfud MD menjelaskan FPI tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT.

Mahfud MD mengatakan Menteri Dalam Negeri pada kabinet sebelumnya, yakni Tjahjo Kumolo sudah mengatakan hal tersebut berkali-kali, FPI belum memenuhi persyaratan.

Kemudian, satu minggu sebelum pergantian kabinet, Mahfud MD menceritakan Menteri Agama dalam Kabinet Kerja, Lukman Hakim telah mengeluarkan rekomendasi untuk FPI.

"Adalah keliru kalau mengatakan ribut ribut ini baru sesudah tiga menteri ini berbicara," ucap Mahfud MD.

"Coba buka tuh sejak bulan Juni, keributan tentang SKT FPI itu kan sudah diributin."

"Karena tidak memenuhi syarat, itu kementerian dalam negeri saya kira sudah berkali-kali bicara itu, pak Tjahjo Kumolo sudah mengatakan itu syaratnya belum."

"Tetapi kira-kira seminggu sebelum kabinet diganti, Menteri Agama, Lukman Hakim membuat rekomendasi."

Hal tersebut kemudian dipermasalahkan oleh Menteri Dalam Negeri yang baru dilantik, yakni Tito Karnavian.

Mahfud MD menjelaskan Tito Karnavian mempertanyakan mengenai rekomendasi yang sudah keluar dari Menteri Agama.

Padahal terdapat permasalahan pada anggaran dasar rumah tangga atau AD/ART FPI.

Mahfud MD menceritakan juga telah memanggil yang membuat rekomendasi tersebut.

Menurut penuturan Mahfud MD, bagian yang menulis rekomendasi yaitu Direktorat Jenderal menyatakan khilaf karena kesalahan prosedur.

Selanjutnya, Menteri Agama yang baru, Fachrul Razi membuat rekomendasi baru untuk FPI.

Mahfud MD mengatakan Fachrul Razi membuat rekomendasi karena pihak FPI telah membuat surat pernyataan yang di antaranya berisi akan setia pada Pancasila, tidak melanggar hukum, dan setia pada konstitusi.

"Kemudian dipermasalahkan oleh menteri dalam negeri yang baru, dulu belum ada persyaratannya kenapa ini rekomendasinya keluar kan ada masalah dengan AD/ART," terang Mahfud MD.

"Lalu sesudah itu dipanggil yang membuat, Dirjennya mengatakan khilaf, mengakui salah prosedur."

"Kemudian Menteri Agama yang baru, Fachrul Razi membuat rekomendasi baru."

"Katanya sudah diberi karena sudah membuat pernyataan akan setia kepada Pancasila, tidak melanggar hukum, setia pada konstitusi, dan sebagainya itu."

Mahfud MD akhirnya mengundang Tito Karnavian dan Fachrul Razi untuk mendiskusikan permasalahan perpanjangan izin FPI ini di kantor Kementerian Kopolhukam.

Dalam perbincangan tersebut disimpulkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh FPI adalah mengenai AD/ART.

Namun, Mahfud MD menjelaskan AD/ART tidak dapat digantikan oleh surat pernyataan yang bermaterai.

Karena nantinya surat pernyataan tersebut tidak akan diumumkan pada publik, melainkan AD/ART FPI yang dibuat oleh notaris.

Akhirnya, dalam diskusi antara tiga menteri tersebut menyepakati untuk dikembalikan pada Fachrul Razi agar dapat diklarifikasi terlebih dahulu.

"Lalu saya undang dua-duanya, pada hari Rabu lalu di kantor saya, bersepakat begini masalah yang melekat pada FPI itu ada AD/ART nya," ujar Mahfud MD.

"Oleh sebab itu yang jadi masalah tidak bisa AD/ART tersebut diganti oleh surat pernyataan bermaterai."

"Karena surat pernyataan itu tidak diumumkan ke publik, yang diumumkan di dalam berita negara itu nantinya AD/ART nya yang dibuat oleh notaris dan itu masih bermasalah."

"Sehingga disepakati ketika itu kembalilah ke Menteri Agama supaya diklarifikasi dulu."

Mahfud MD juga menuturkan pihak Penasehat Hukum FPI, Sugito Atmo Pawirodi menyatakan tidak pernah membuat surat pernyataan di atas materai.

Sehingga menurut penjelasan Mahfud MD FPI tidak pernah menyatakan setia pada Pancasila.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)