Rencana PNS Cuma Kerja 4 Hari, Jangan Hanya Jadi Kelinci Percobaan

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, rencana ini merupakan implementasi dari PP No 30/2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Ne

Rencana PNS Cuma Kerja 4 Hari, Jangan Hanya Jadi Kelinci Percobaan
KOMPAS IMAGES
Arwani Thomafi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi menanggapi rencana pemerintah memberlakukan skema jam kerja baru yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS bisa libur di hari Jumat.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, rencana ini merupakan implementasi dari PP No 30/2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil yang turunan dari UU No 5/2014 tentang ASN.

"Dari sisi ide Rencana Flexibel Working Aranggement (FWA) ini menarik, sangat adaptif dengan kondisi kekinian seperti berpijak pada digital, berkarakter milenial dan menekankan pada hasil kerja. Secara gampang, upaya ini merupakan langkah besar dalam upaya debirokratisasi atau swastanisasi birokrasi," ujar Arwani Thomafi kepada Tribunnews.com, Kamis (5/12/2019).

Baca: PNS Diusulkan Cuma Kerja 4 Hari, Jumat-Sabtu-Minggu Libur, DPR Bilang Jangan Sampai Magabut

Hanya saja, menurut dia, pemerintah sebelum menguji coba program ini harus dikaji secara matang dan komprehensif dengan melakukan analisa dampak penerapan peraturan (regulatory impact assessment) yang diwujudkan melalui Permen PAN RB.

"Rencana ini jangan sampai hanya menjadi kelinci percobaan karena investasi dari progran ini tidak murah karena mengandalkan sistem informasi teknologi," tegasnya.

Baca: Komisi II: Jangan Sampai PNS Kerja 4 Hari tapi Pelayanan Masyarakat Jadi Terbengkelai

Selain itu, sejumlah masalah yang potensial muncul dari rencana ini seperti perubahan budaya kerja merupakan perkara yang tidak mudah.

Di atas semua itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB)  tampak tidak jelas dalam penyampaian gagasannya ke publik.

Karena kata dia, proses diseminasi atas ide ini parsial.

Semestinya ada pengelolaan komunikasi dan informasi ke publik secara simultan dan komprehensif.

"Masalahnya ASN di internal pemerintah juga bingung dengan gagasan ini, apalagi pihak eksternal," jelasnya.

Pesannya, imbuh dia, dalam menyampaikan gagasan ke publik harus jelas dan jelaskan duduk perkaranya.

"Idealnya, sebelum ide dilempar ke publik, di internal pemerintah, harus terlebih dahulu paham dan mengerti atas ide ini," ucapnya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved