Komnas HAM Sebut Rekomendasinya Kerap Dianggap Angin Lalu Karena Tidak Ada Mekanisme yang Mengikat

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyoroti hambatan-hambatan pihaknya menyelesaikan kasus-kasus terkait hak asasi manusia.

Komnas HAM Sebut Rekomendasinya Kerap Dianggap Angin Lalu Karena Tidak Ada Mekanisme yang Mengikat
Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, ketika ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyoroti hambatan-hambatan pihaknya menyelesaikan kasus-kasus terkait hak asasi manusia.

Satu di antaranya tak ada mekanisme mengikat dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Ternyata untuk menyelesaikan kasus dengan baik banyak hambatannya. Salah satu yang paling krusial di UU Nomor 39 adalah tidak ada mekanisme rekomendasi yang mengikat," ujar Anam, di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Baca: PR Komnas HAM untuk Jokowi-Maruf Amin, Pelanggaran HAM Berat hingga Intoleransi

Ia menjelaskan Komnas HAM hanya bekerja untuk melakukan pemantauan, penelitian ada tidaknya pelanggaran, dan melahirkan rekomendasi.

Namun, kata dia, tak ada aturan yang mengikat agar rekomendasi tersebut dilaksanakan.

Karena itu, rekomendasi Komnas HAM kerap dianggap sebagai angin lalu.

Baca: Budi Arie Setiadi Kembali Terpilih Menjadi Ketua Umum Projo

"Karena tidak ada kata-kata mengikat, kalau tidak dilaksanakan dapat dikenai sanksi pidana, administrasi atau keperdataan, akhirnya rekomendasi Komnas HAM dianggap angin lalu saja di banyak masalah," kata Anam.

Menurutnya ada pula pihak yang melaksanakan, tapi tidak semua melaksanakannya dengan baik.

Anam menilai perbaikan dari segi tersebut dapat menghasilkan output yang lebih baik.

Baca: Sri Mulyani: Harley Davidson yang Diseludupkan di Pesawat Garuda Harganya Rp 800 Juta Per Unit

"Misalnya presiden tiba-tiba mengeluarkan Keppres yang memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk mematuhi rekomendasi Komnas HAM dan harus dilaksanakan, maka ini akan mengubah banyak hal," jelasnya.

"Misal orang tidak akan naik pangkat kalau tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM. Atau tidak akan dapat dana APBN kalau melakukan pelanggaran terhadap rekomendasi Komnas HAM. Itu kan jadi menarik," kata Anam.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved