Sidang Kasus Suap Proyek BHS, Ahli Hukum UII: Utang Piutang Masuk Kategori Hukum Perdata

Sidang kasus suap proyek pekerjaan pengadaan dan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS) kebali digelar, Senin (9/12/2019).

Sidang Kasus Suap Proyek BHS, Ahli Hukum UII: Utang Piutang Masuk Kategori Hukum Perdata
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus suap proyek pekerjaan pengadaan dan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS), Senin (9/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus suap proyek pekerjaan pengadaan dan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS), Senin (9/12/2019).

Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi dan ahli yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), Andi Taswin Nur.

"Kami menghadirkan satu orang saksi ade charge dan satu orang ahli," kata Fadli Nasution, seorang penasihat hukum Taswin Nur, di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca: Suap Pengadaan BHS, Saksi Diminta Foto Setiap Melakukan Serah Terima Uang

Widi Atmaka, seorang pengemudi dari Darman Mapanggara, mantan Direktur Utama PT INTI dan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir dihadirkan ke persidangan.

Pada saat memberikan keterangan, Mudzakir menjelaskan pembayaran utang piutang tidak masuk kategori hukum pidana.

Baca: PT INTI Sebut 2 Orang yang Dicokok KPK Bukan Pegawainya

Kata dia pembayaran utang piutang masuk kategori hukum perdata.

"Jika itu benar sebagai utang-piutang itu domain hukum perdata, sehingga terkait utang piutang, membayar utang, membayar angsuran utang, menerima dan mengembalikan perbuatan dalam hukum perdata," ujar Mudzakir.

Menurut dia, dalam unsur piutang harus ada unsur perjanjian untuk mengembalikan utang tersebut.

Sehingga dapat dibuktikan di ranah hukum perdata.

"Mengembalikan (utang,-red) hukumnya wajib. Angsuran seperti apa yang dilakukan. Membuktikan domain hukum perdata, kalau benar ada perjanjian pinjam meminjam, berarti pengembalian berapa," tambahnya.

Baca: Saksi Ahli Hukum Pidana Beberkan Perbedaan Makna Menyiarkan dan Menyebarluaskan

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved