Ari Askhara Resmi Dipecat sebagai Dirut Garuda Indonesia, Begini Tanggapan Sejumlah Tokoh

Ari Askhara Dipecat sebagai Dirut Garuda Indoneisa, Begini Respons Sejumlah Tokoh

TRIBUNNEWS.COM - Kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia terus menjadi sorotan.

Terlebih setelah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau akrab disapa Ari Askhara.

Berbagai tokoh pun memberi tanggapan.

Berikut tanggapan sejumlah tokoh sikapi keputusan Erick Thohir yang dikutip Tribunnews dari berbagai sumber.

1. Andre Rosiade - Gerindra

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade memberi apresiasi kepada langkah cepat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Tentu langkah cepat dan tegas yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN baru tentu kita apresiasi," ujar Andre Rosiade saat dihubungi oleh tvOne, Senin (9/12/2019), dikutip dari YouTube tvOne News.

Menurut Andre Rosiade, Erick Thohir telah mengambil keputusan yang cepat dan tegas.

Andre berujar Erick Thohir telah berani mengambil keputusan untuk memecat Ari Askhara, setelah mendapat informasi lengkap dari komite audit.

"Beliau dengan cepat, tegas, dan berani melakukan koreksi, bahkan memecat dirut Garuda setelah mendapat informasi yang lengkap dari komite audit di bawah komisaris Garuda dan Bea Cukai," jelas Andre.

Sehingga ia menyampaikan, mendukung langkah dari Erick Thohir itu.

"Kami sangat mendukung langkah cepat dan tegas ini," katanya.

Menurut Andre, langkah Erick yang berani memecat Ari Askhara karena terlibat kasus penyelundupan di Garuda, itu menjadi imbauan kepada jajaran direksi perusahaan BUMN yang lain.

Ia mengatakan, kejutan tersebut bisa jadi peringatan agar jajaran direksi ke depannya tidak menyalahgunakan wewenang.

"Ini bisa menjadi shock therapy kepada direksi BUMN yang lain, agar jangan sampai menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan di BUMN yang mereka pimpin," jelas Andre.

Selain itu, politisi Gerindra ini menyebut masih ada kasus lain yang juga harus diselesaikan oleh Kementerian BUMN.

"Tapi tentu Garuda hanya puncak gunung es, banyak kasus-kasus yang lain yang perlu kita selesaikan," lanjutnya.

Tonton video selengkapnya.

2. Bambang Soesatyo - Ketua MPR

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Bambang Soesatyo tanggapi kasus penyelundupan Harley Davidson.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan terkait perilaku dan tindakan Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara, tidak cukup dilakukan pemecatan.

"Bagi kami, dan bagi masyarakat tidak cukup dipecat, tapi harus dijelaskan pidananya," tegas Bamsoet dilansir YouTube MetroTVnews, Senin (9/12/2019).

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut juga menegaskan kasus penyelundupan yang dilakukan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara merupakan tindak pidana.

"Saya minta ke Erick Thohir, disamping melakukan pemecatan juga memproses kasus ini ke meja hijau," katanya.

"Tugas kepolisian nanti yang mengusut," imbuhnya.

Tonton video selengkapnya.

3. Abdul Fickar Hadjar - Pakar Hukum Pidana

Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar turut berkomentar tentang kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara.

Abdul menegaskan dalam tindakan pidana, yang membantu melancarkan tindakan untuk melanggar hukum juga akan ikut terseret.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Primetime News yang videonya diunggah di kanal YouTube Metrotvnews, pada Senin (9/12/2019).

Abdul menjelaskan seseorang yang masuk ke dalam tindakan pidana tidak hanya sosok utama yang melakukan pelanggaran hukum.

Namun orang yang membantu kelancaran tindakan itu, juga termasuk ke dalam pelaku pidana.

Sehingga menurut penuturan Abdul, semua pihak yang terlibat dalam penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton di dalam pesawat Garuda dapat masuk ke dalam tindakan pidana.

Apalagi Ari Askhara yang memiliki jabatan tertinggi di Garuda yang diduga menjadi dalang kasus penyelundupan barang ilegal tersebut.

"Konsepsi tentang pelaku dalam pidana itu tidak hanya yang melakukan, tapi yang turut serta melakukan, yang memberi fasilitas, yang membantu itu semua kualifikasinya pelaku pidana."

"Kalau menurut saya secara pidana itu bisa semua."

"Jadi pihak-pihak yang memungkinkan barang itu masuk atau karena yang memasukkan itu pejabat yang paling tinggi maka jabatan yang lain kan tidak berani melarang, itu juga sebuah kesalahan," imbuhnya.

Tonton video selengkapnya.

3. Budi Karya Sumadi - Menteri Perhubungan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan maskapai Garuda Indonesia akan dikenakan denda terkait kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Pernyataan tersebut diungkapkan Budi Karya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Senin (9/12/2019).

Budi Karya menjelaskan hubungan antara Kementerian Perhubungan dengan permasalahan penyelundupan Harley dan sepeda Brompton ada di dalam sektor keamanan.

Menurut penuturan Budi Karya, dalam ketentuan sudah dijelaskan.

Yakni dalam sebuah penerbangan harus terdapat flight approval.

Kemudian di dalam flight approval atau persetujuan penerbangan dituliskan daftar nama penumpang hingga barang yang dibawa.

Flight approval berlaku dalam semua jenis penerbangan yang akan dilakukan termasuk ferry flight.

Dilansir hubud.dephub.go.id, penerbangan ferry atau ferry flight adalah penerbangan tanpa penumpang umum untuk ke dan dari luar negeri.

"Kalau Kementerian Perhubungan concern-nya adalah berkaitan dengan safety," jelas Budi Karya.

"Sesuai dengan ketentuan, apabila suatu penerbangan, juga termasuk penerbangan ferry ada flight approval, nah flight approval itu harus mencantumkan penumpang dan barang yang dibawa," imbuhnya.

Budi Karya mengatakan maskapai akan dikenakan dan harus membayar denda, apabila dalam melakukan penerbangan jenis apapun tidak mencantumkan nama penumpang dan barang yang di bawa dalam flight approval.

Tonton video selengkapnya.

4. Era Purnama Sari - YLBHI

Terkuaknya kasus penyelundupan Harley dan sepeda Brompton oleh Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara turut di tanggapi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Dilansir dari tayangan Kompas TV, melalui Advokatnya, Era Purnama Sari menyatakan jika dalam penyelidikan penyelundupan ini terdapat indikasi merugikan negara, Ari Ashkara bisa dipidana.

Saat ini kasus penyelundupan Harley dan sepeda Brompton masih ditangani oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Namun jika dalam investigasi yang dilakukan terdapat temuan unsur pidana, pihak kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa masuk untuk menanggani proses pelanggaran pidananya.

"Kalau memang ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan ekonomi negara atau keuangan negara, ya itu sangat mungkin dijerat oleh tindak undang-undang tindak pidana korupsi, dan itu rananhnya KPK" ujar Era Purnama Sari.

Era juga menambahkan, dalam temuan kasus penyelundupan di maskapai Garuda, KPK juga harus turut pro aktif dalam menyelediki kasus tersebut.

Terlebih jika ada dalam penyelidikanya terdapat temuan yang berimplikasi pada kerugian negara.

"Tapi untuk itu KPK juga harus proaktif untuk menyelidiki kasus itu apakah ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara," imbuhnya.

Tonton video selengkapnya.

5. Saut Situmorang - Wakil Ketua KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK) juga turut ambil suara atas temuan penyelundupan yang dilakukan oleh jajaran PT Garuda Indonesia.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyebutkan modus penyelundupan beberapa barang-barang mewah, sama seperti yang ditemukan di Garuda Indonesia merupakan cerita lama.

"Kalau itu menjadi modus, saya kira itu sudah menjadi cerita yang sangat umum," ujar Saut usai diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

KPK juga pernah menemukan kasus serupa di beberapa bandara dan pelabuhan.

Modus penyelundupan tersebut dilakukan utamanya untuk menghindari pengenaan pajak.

"Sejak awal saya di KPK sudah mencoba masuk di Tanjung Priok, langsung membuka kontainer. Pergi ke bandara melihat sendiri mereka melakukan ada barang yang tidak cocok dengan yang disebutkan. Itu modus itu seharusnya dihentikan," kata Saut.

Saat ditanya para awak media terkait KPK akan ikut andil dalam penyelidikan penyeludupan di maskapai Garuda, Saut menjawab KPK hanya bisa melakukan supervisi atas kasus tersebut.

"Jika tiba-tiba dibalik isu transaksional mereka tidak serius menindaklanjuti, lalu ada hal-hal lain, (KPK) bisa supervisi," kata Saut.

6. Sandiaga Uno - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra

Pengusaha yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno memberi tanggapan atas kasus penyelundupan Harley Davidson yang melibatkan Ari Askhara.

Sandi meminta publik menilai kasus Ari Askhara secara proporsional karena banyak kasus serupa yang terjadi.

"Saya ucapkan dukungan saya kepada pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir,-Red) dan melihat kasus ini, jangan betul-betul dihancurkan dia (Ari Ashkara), dirundung (bully) habis-habisan, tapi dijadikan contoh agar kejadian tidak terulang lagi," kata Sandi di Hotel Crowne Jakarta, Minggu (8/12/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.

Terkait sosok Ari Askhara, Sandi mengaku mengetahui kiprah Ari.

Sandiaga mengatakan, rekam jejak Ari Ashkara cemerlang dari mulai menjadi bankir hingga sekarang menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia.

Namun, Sandi memahami apa yang dilakukan Erick dengan memecat Ari Askhara karena bukan berarti Ari kebal hukum karena memiliki rekam jejak yang jelas lantas menjadi imun terhadap perilakunya.

Lebih jauh, Sandi mengaku prihatin atas apa yang dilakukan Ari Askhara.

"Sangat memprihatinkan ya, dan ini membuat miris hati kita bahwa penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dilakukan oleh petinggi-petinggi yang mestinya jadi role model," kata Sandi.

Di sisi lain, Sandi mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Ari Askhara.

"Langkah pak Erick tepat dan mengirimkan pesan yang jelas. Bahwa siapapun itu yang melakukan, tidak ada yang above the law," ujar Sandi.

Kendati tak cukup hanya melakukan pencopotan direksi yang bermasalah, Sandi memberi saran agar pembenahan dapat dilakukan sampai tingkat bawah juga melalui sistem sesuai dengan Undang-Undang BUMN dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Saya melihat BUMN ini tata kelola perusahaannya, good corporate governance-nya perlu terus diperbaiki ke depan karena mereka adalah milik negara dan milik rakyat, sehingga mereka harus bertanggung jawab juga kepada rakyat," kata Sandi.

7. Adnan Topan Husodo - Koordinator ICW

Indonesian Corruption Watch ( ICW) turut berkomentar terkait kasus penyelundupan di Garuda.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menyatakan, Menteri BUMN Erick Tohir seharusnya memecat Ari Askhara secara tidak hormat.

Adnan mengatakan, seharusnya Ari Askhara dipecat secara tidak hormat akibat perbuatannya yang telah menyelundupkan onderdil motor gede Harley Davidson.

Menurut dia, hal ini patut dilakukan agar Ari Askhara tak mendapatkan haknya setelah didepak dari perusahaan BUMN tersebut.

"Semestinya dipecat dengan tidak hormat, diberhentikan dengan tidak hormat, sehingga dia tidak bisa mendapatkan haknya dia. Kalau, misalnya pemberhentian itu dengan hormat itukan beda," ujar Adnan di Kantor Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Adnan mengatakan, apa yang dilakukan Ari Askhara merupakan bagian dari korupsi dan pelanggaran kode etik berat.

"Harus ada proses hukum. Ini kan menunjukan bahwa praktik-praktik seperti itu bukan sesuatu yang ditoleransi. Apalagi kita juga dapat dengar sebenarnya pegawai Garuda sudah gerah dengan Dirutnya," kata Adnan seperti dikutip Tribunnews.

8. Said Didu - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN

Said Didu ikut mengomentari pemecatan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu ternyata tidak kaget atas penyelundupan onderdil Harley Davidson yang dilakukan Ari Askhara.

Di satu sisi, Said juga mengaku kaget dengan tindakan Ari Askhara tersebut.

"Saya kaget dan tidak kaget," ujar Said saat menjadi narasumber di TVone, Jumat (6/12/2019).

"Saya kaget karena ada orang yang berani melakukan hal ini. Saya tidak kaget karena yang melakukan Ari Askhara," lanjutnya.

Said juga membeberkan, Ari Askhara adalah orang yang 'kuat.'

Menurutnya, Ari menjadi direksi hanya dalam empat tahun dan jabatan terus mengalami kenaikan.

"Menurut saya, Ari Askhara orang yang sangat 'kuat.' Bayangkan dia masuk ke BUMN jadi direksi 2014 dan hanya empat tahun pindah jadi direksi dan naik terus."

"Rata-rata hanya delapan bulan di satu jabatan," tutur Said Didu.

Said juga menjelaskan bagaimana 'kekuatan' Ari Askhara yang pernah terlibat kasus, tapi tetap kembali menjadi Dirut.

"Saat menjadi Direktur Keuangan di Garuda diberhentikan karena ada kasus, tapi balik lagi jadi Dirut. Bisa dikatakan, orang ini adalah orang kuat," ujar pria berkacamata itu.

Berkaca dari pengalamannya, Said menduga orang-orang seperti Ari Askhara adalah titipan penguasa.

"Biasanya, pengalaman saya, orang seperti ini titipan kekuasaan atau orang dekat kekuasaan," pria kelahiran Kabupaten Pinrang itu.

Dalam pemilihan direksi BUMN, menurut Said, orang seperti Ari Askhara adalah musuh utamanya.

"Ini adalah musuh utama dalam pemilihan direksi BUMN, saya katakan ke Menteri BUMN. Sekali Bapak menggunakan variabel non profesional untuk memilih direksi, maka rusak BUMN," ujar Said.

Dalam proses pemilihan direksi, Said menjelaskan tahu banyak mengenai direksi lain yang kelakuannya seperti Ari Askhara.

"Ini kelihatannya seperti puncak dari gunung es, dari proses pemilihan direksi selama menteri masih Ibu Rini."

"Saya tahu banyak direksi yang kelakuannya mirip-mirip dengan Ari Askhara dan pindah-pindah setiap saat," ujarnya.

Said mengungkapkan pengalamannya saat masih berada dalam jajaran internal BUMN.

Ia mengatakan, ikut mengganti Dirut dan menyelamatkan Garuda.

"Di Garuda Indonesia, saya tidak pernah menemukan (kasus penyelundupan) sejak saya di dalam."

"Saya di dalam itu tiga kali mengganti Dirut."

"Saya ikut menyelamatkan Garuda dan itu tertata dengan baik."

"Hanya masalah di akhir-akhir Pak Emir. Kita harus akui, Emirsyah Satar yang membesarkan Garuda hanya kepleset di akhir," ungkapnya.

Said Didu memberikan harapan besar kepada Erick Thohir selaku Menteri BUMN untuk menangkap orang yang sama seperti Ari Askhara.

"Jadi saya katakan untuk Pak Erick Thohir untuk mencari spesies yang sama agar BUMN bebas dari virus-virus penikmat kekuasaan," tuturnya.

Tonton video selengkapnya

(Tribunnews.com/Sinatrya/Daryono/Andari Wulan/Febia Rosada/Nuryanti)(Kompas/Syifa Nuri Khairunnisa)