Nadiem Makarim Pastikan Asesmen Kompetensi Minimum Bakal Berbasis Komputer

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan pelaksanaan program asesmen kompetensi minimum bakal dilaksanakan dengan berbasis komputer.

Menurut Nadiem Makarim, standar nasional untuk program ini harus berbasis komputer.

Program tersebut dibuat untuk mengganti program Ujian Nasional (UN).

"Sudah pasti ini akan dilaksanakan melalui komputer, itu sudah pasti tidak mungkin kita tidak melaksanakan (tanpa berbasis komputer). Apapun dalam standar nasional harus computer based," ujar Nadiem Makarim di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Baca: Komisi X DPR Ingatkan Nadiem: PR Pemerintah untuk Sederhanakan Kurikulum

Meski begitu, Nadiem Makarim mengatakan masih ada kendala karena tidak seluruh daerah dapat melakukan program dengan berbasis komputer.
Kemendikbud bakal melakukan pembenahan terhadap masalah tersebut tahun ini

"Jadi itu adalah PR kita untuk memastikan semua murid itu bisa. Karena kan sekarang ada beberapa daerak nggak bisa, jadi itu harus kita tuntaskan tahun ini," kata Nadiem Makarim.

Baca: Nadiem Ungkap Alasan Ganti Program UN Sebelum 100 Hari Masa Kerja

Seperti diketahui, Nadiem Makarim akhirnya membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).

Nadiem Makarim memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Alasan Nadiem ganti program ujian nasional

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan alasannya mengeluarkan program 'Merdeka Belajar' sebelum 100 hari kerjanya.

Nadiem sebelumnya mengatakan masih mempelajari, melakukan evaluasi dan konsultasi selama 100 hari awal masa kerjanya.

"Waktu pertama kali sertijab, saya sebut bahwa 100 hari pertama adalah untuk belajar. Tapi karena Kabinet Indonesia Maju. Kami memutuskan untuk segera melakukan hal-hal dan kerja nyata. Jadi bukan hanya rencana saja, tapi juga mengeluarkan kebijakan yang diperlukan bagi guru dan siswa-siswa di Indonesia," ujar Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Program kebijakan 'Merdeka Belajar' tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), penggantian sistem Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Baca: Nadiem Makarim Sebut Konsep Pembelajaran Matematika dan Bahasa di Program Pengganti UN 2021 Berubah

Baca: Respons Sejumlah Tokoh Tanggapi Keputusan Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional