Soal Rangkap Jabatan di BUMN, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta: Menunjang Induknya Tidak?

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta mempertanyakan soal rangkap jabatan yang terjadi di BUMN, apakah menunjang induk atau tidak?

Soal Rangkap Jabatan di BUMN,  Staf Khusus Presiden Arif Budimanta: Menunjang Induknya Tidak?
Tangkap Layar YouTube KompasTV
Tangkap Layar YouTube KompasTV Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta 

TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta mempertanyakan soal rangkap jabatan yang terjadi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia mengatakan, rangkap jabatan di BUMN bukan tidak diperbolehkan.

"Going concern-nya apa? Kemudian dia menunjang enggak induknya?" tanyanya yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (14/12/2019).

Arif menuturkan saat ini sedang dilakukan proses evaluasi secara keseluruhan terhadap anak-anak usaha dan cucu-cucu perusahaan terkait rangkap jabatan yang diperbincangkan publik.

Ia menyebutkan kebijakan moratorium bagus untuk BUMN ke depannya.

"Moratorium bagus untuk membentuk anak usaha ataupun cucu perusahaan. Kemudian dua atau tiga terkait dengan going concern," tegasnya.

Tanggapan Kabag Protokol dan Humas BUMN, Ferry Andrianto.

Ferry Andrianto menuturkan, pada prinsipnya rangkap jabatan itu tidak dilarang dan bukan hal tercela.

"Yang menjadi perhatian kita bersama termasuk masyarakat, kejadian kemarin itu besar ataupun jumlah direksi itulah yang menjadi catatan," tutur Ferry.

Ia juga mempertanyakan mengapa ada banyak sekali rangkap jabatan oleh satu orang pejabat.

Tangkap Layar YouTube KompasTV Ferry Andrianto Kabag Protokol dan Human Kementerian BUMN
Tangkap Layar YouTube KompasTV Ferry Andrianto Kabag Protokol dan Human Kementerian BUMN (Tangkap Layar YouTube KompasTV)
Halaman
123
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Fathul Amanah
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved