Tolak Jadi Petinggi BUMN, Sandiaga Uno Pastikan Tetap Bantu Erick Thohir

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menolak tawaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjadi petinggi perusahaan BUMN.

Kendati demikian, dalam wawancaranya yang ditayangkan Kompas TV, Sandi memastikan akan tetap membantu Erick meski tidak dalam posisi sebagai direksi maupun komisaris BUMN.

Sandi menyatakan, hal itu akan menjadi sebuah kehormatan baginya untuk dapat berkontribusi pada bangsa dan negara.

"Saya sampaikan, saya akan membantu beliau (Erick Thohir)," ungkap Sandi dalam wawancaranya yang diunggah di kanal Youtube Kompas TV, Minggu (15/12/2019).

"Kehormatan kita untuk bisa berkontribusi pada bangsa dan negara, namun bukan pada kapasisitas pimpinan perusahaan, direksi atau komisaris, karena posisi saya yang aktif di bidang politik, sebagai kader salah satu partai politik," sambungnya.

Menurut Sandi, BUMN harus bebas dari benturan kepentingan yang bisa dianggap sebagai kepentingan partai politik.

"Tentunya BUMN itu harus bebas dari benturan kepentingan yang mungkin bisa dianggap sebagai kepentingan partai-partai tertentu," terangnya.

Sandi menyampaikan, dirinya akan memberi advice yang lebih mengenai pembenahan sektor asuransi pada Menteri BUMN.

Menurutnya, saat ini, pembenahan sektor asuransi sangat mendesak untuk segera diselesaikan.

"Pembenahan bidang asuransi ini sudah sangat mendesak," kata Sandi.

"Saya akan menjadi terdepan untuk memberikan advice kepada Pak Erick bagaimana membenahi sektor yang sangat strategis ini," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Sandi menanggapi kasus perusahaan asuransi Jiwasraya.

Ia pun berharap kasus tersebut dapat segera terselesaikan.

"Jangan sampai ini menjadi trigger terhadap bubble yang nanti akan menjadi tantangan utama pada 2020 karena sistem keuangan kita sangat bergantung pada stabilitas moneter kita," tutur Sandi.

Yakin Banyak Profesional Lain untuk Isi Jabatan di BUMN

Sandi meyakini ada banyak profesional lain yang layak menduduki jabatan petinggi BUMN.

Ia menyebutkan, Indonesia memiliki talenta-talenta hebat di bidang keuangan dan asuransi.

"Kita tidak kekurangan talenta, talenta kita hebat-hebat, talenta di bidang keuangan dan asuransi itu luar biasa," ungkap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan pengalamannya bertemu dengan aktuaria-aktuaria profesional di bidang asuransi yang berada di Hongkong dan Singapura.

Menurutnya, mereka akan siap untuk ditarik ke Indonesia.

"Saya waktu debat pilpres bilang saya pernah bertemu dengan aktuaria-aktuaria profesional di bidang asuransi itu di Hong Kong, di Singapura, mereka banyak dan siap ditarik di Indonesia," tutur Sandi.

"Mereka akan mampu mengisi itu (jabatan di BUMN)," sambungnya.

Selain itu, Sandi menuturkan perlunya pembenahan sektor asuransi di BUMN secara komprehensif.

Ia pun menekankan, agar tidak sampai tercipta kasus baru saat melakukan penyelesaian suatu kasus.

"Yang terpenting adalah bagaimana pembenahan dari sektor asuransi-khususnya-dan sektor lainnya di BUMN itu dilakukan dengan komprehensif," kata Sandi.

"Jangan kita menyelesaikan satu kasus tapi menimbulkan kasus baru," tambahnya.

Permasalahan di Jiwasraya

Dikutip dari Kompas.com, Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018.

Produk ini disalurkan melalui beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank KEB Hana, PT Bank Victoria Tbk, dan PT Bank Standard Chartered Indonesia.

Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses.

Perusahaan pun menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo (rollover) hingga satu tahun berikutnya.

Selang setahun, masalah bertambah.

Jiwasraya menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa perusahaan butuh dana Rp 32,98 triliun.

Ini demi memperbaiki permodalan sesuai ketentuan minimal yang diatur OJK atau risk based capital (RBC) 120 persen.

Erick Thohir Soal Sandiaga Masuk BUMN

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir memastikan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno kecil kemungkinan menjadi pejabat BUMN.

"Enggak mungkin,"  ujar Erick Thohir di Kantor Kemenkopolhukam, Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019), seperti yang diberitakan Kompas.com.

"Saya rasa Pak Sandi sudah memposisikan dirinya sebagai politikus, beliau banyak roadshow ke daerah-daerah," sambungnya.

Erick menuturkan, untuk bergabung ke BUMN, Sandi perlu mengundurkan diri dari jabatannya di Partai Gerindra.

Karena itu, menurut Erick, kans Sandi untuk bergabung ke BUMN sangatlah kecil.

"Saya rasa kansnya sangat kecil," tutur Erick.

"Tanya saja Pak Sandi, tapi saya rasa sangat kecil," sambung Menteri BUMN, yang dikenal bersahabat dengan Sandiaga itu.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Ardito Ramadhan/Deti Mega Purnamasari)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada Kabar Ditawari Kursi Bos BUMN, Begini Jawaban Sandiaga Uno"