Breaking News:

Dewan Pengawas KPK

Respons Penyadapan akan Bocor karena Dewas KPK, Pengamat: Ada Pakta Integritas antara Dewas dan KPK

Eko Rahmawanto mengungkapkan, sudah ada perjanjian antara Dewan Pengawas KPK dengan Komisioner KPK terkait adanya izin penyadapan.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsudin Haris menjalani pelantikan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima orang Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsudin Haris. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Eko Rahmawanto menilai wajar jika informasi penyadapan bisa bocor setelah adanya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diketahui, Dewan pengawas KPK berwenang memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan KPK.

Sehingga Eko Rahmawanto menyebut ada kekhawatiran mengenai kebocoran tersebut.

"Kekhawatiran itu sebenarnya wajar saja, semua orang termasuk saya," ujar Eko Rahmawanto di Studio Metro TV, Jumat (20/12/2019), dikutip dari YouTube metrotvnews.

"Jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi," lanjut Eko.

Eko mengungkapkan, sudah ada perjanjian antara Dewan Pengawas KPK dengan Komisioner KPK terkait adanya izin penyadapan tersebut.

"Tapi kan kemarin sudah ada pakta integritas, artinya mereka komisioner maupun dewan pengawas menandatangani pakta integritas," ungkapnya.

Sehingga setelah perjanjian tersebut, ia berharap ada komunikasi yang terus terjalin.

Baca: Presiden Jokowi: Dewan Pengawas KPK yang Kita Pilih Adalah Orang-orang Baik

"Harus ada komunikasi yang intens antara pengawas maupun komisioner KPK, saling membantu lah," jelas Eko.

Anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Rahmawanto
Pengamat Eko Rahmawanto. (Tangkap Layar YouTube Metrotvnews)

Senada dengan Eko, Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing juga khawatir akan terjadi kebocoran informasi penyadapan tersebut, jika harus meminta izin terlebih dulu kepada Dewan Pengawas KPK.

Halaman
1234
Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved