Kaleidoskop 2019: Tiga Keputusan Jokowi yang Menuai Kontroversi

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan yang dinilai kontroversial.

Kaleidoskop 2019: Tiga Keputusan Jokowi yang Menuai Kontroversi
HANDOUT
Presiden Jokowi di peresmian program Biodiesel 30 persen (B30) di SPBU Pertamina COCO No 31.128.02 MT Haryono Jakarta, Senin (23/12/2019), 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap melanjutkan tiga keputusan, meski menuai kontroversi di masyarakat.

Keputusaan tersebut terjadi sepanjang tahun ini, di antaranya pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kemudian, merestui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Lalu, menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan.

1. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Pada 26 Agustus 2019, Jokowi mengumumkan ibu kota negara akan pindah ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelum diumumkan lokasi tersebut, banyak kalangan mengkritik keinginan pemerintah tersebut.

Satu di antaranya, mantan menteri era Presiden Soeharto yaitu Emil Salim yang menilai alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur karena Jakarta memiliki potensi bencana alam, kemacetan parah, krisis air bersih, dan polusi udara, adalah alasan yang keliru.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memperbaiki hal tersebut di Jakarta, bukan malah memindahkan ibu kota ke pulau lain.

Halaman
123
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved