Pemerintah Ingin Gaji Bulanan Karyawan Diganti dengan Upah Per Jam, Ini Keterangan Menaker
Terbaru soal upah minimum, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang Pengupahan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ida-fauziah-di-kantornya.jpg){kind=small}
lihat foto
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Tantangan-Harmonisasi-KUHAP-dalam-Implementasi-Penegakan-Hukum.jpg)
Sebagai informasi, omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi.
Selama ini, hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah terlalu banyaknya regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Melalui RUU tersebut, pemerintah akan merevisi 82 UU yang terdiri dari 1.194 pasal.
RUU omnibus law akan terbagi dalam 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, serta kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM.
Selanjutnya klaster dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.
(Kompas.com/Muhammad Idris)
Artikel Ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Wacanakan Gaji Bulanan Diganti Upah Per Jam, Setuju?
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/peserta-ke-54-kawasan-transmigrasi-d.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Festival-Wisata-Kuliner-Nusantara-di-Pamulang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/barang-bukti-uang-Rp2798-miliar-sitaan-KPK.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Oegroseno-Minta-Pemerintah-Beri-Tanda-Kehormatan-untuk-Affan-Kurniawan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Calon-dokter-kjs.jpg)