Komisi X DPR Dukung Kemendikbud Integrasikan Pendidikan Formal dan Informal

Hetifah Sjaifudian mendukung rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengintegrasikan pendidikan formal dan informal.

Komisi X DPR Dukung Kemendikbud Integrasikan Pendidikan Formal dan Informal
Tribunnews/JEPRIMA
Sejumlah siswa saat belajar bersama sebelum mengikuti Ujian Nasional Bersama Komputer (UNBK) di SMPN 1, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019). UN yang dilaksanakan terdiri dari Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNPK). Semua ujian dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia kecuali di Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT yang digelar pada 23-26 April 2019. (Tribunnews/Jeprima) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mendukung rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengintegrasikan pendidikan formal dan informal.

Menurutnya, setiap masyarakat memiliki kebutuhannya masing-masing dalam pendidikan.

Dan hal itu tidak dapat dipenuhi hanya dengan pendidikan formal.

"Misalnya ibu-ibu di desa yang waktu kecil tidak mendapat pendidikan formal yang memadai karena satu dan lain hal. Sekarang pemerintah bisa membantu mereka melalui pendidikan nonformal. Contohnya keterampilan di sektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, dan kriya," katanya kepada wartawan, Minggu (29/12/2019).

Baca: Jokowi Rombak Struktur Kemendikbud yang Dipimpin Nadiem Makariem: Sejumlah Pos Dihapus

Hal ini menurutnya lebih efektif untuk masyarakat dibandingkan memaksakan mereka ikut pendidikan formal.

"Karena targetnya lebih tersasar. Kemampuan yang diajarkan apa, akan dipakai untuk apa. Selama ini pemerintah belum concern ke sini, dan biasanya hanya dijalankan oleh swasta atau inisiatif masyarakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, kita harapkan pendidikan nonformal akan tumbuh pesat," ujarnya.

Politikus asal Kalimantan Timur ini menambahkan, Kemendikbud sebaiknya berkolaborasi dengan swasta untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal yang berkualitas.

"Tidak mungkin kalau kita selenggarakan semua, karena biayanya besar. Tapi buatlah ekosistem dimana pihak swasta mau menyelenggarakan ini. Buat mekanisme dan skema insentifnya. Kita khususkan di sektor-sektor tertentu yang memang menjadi kebutuhan," katanya.

Sebelumnya, Kemendikbud mengumumkan akan mengintegrasikan dua jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal dan non formal.

Hal ini dilakukan dengan sinkronisasi kebijakan dan reorganisasi struktur.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Harris Iskandar menyatakan dalam struktur baru Kemendikbud, peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal semakin terpadu dengan pendidikan formal.

"Struktur dalam Kemendikbud dan setiap posisi di dalamnya akan memiliki indikator kinerja yang jelas, termasuk terkait peningkatan akses, pengembangan kualitas, dan mengurangi kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal," kata Harris.

Penulis: chaerul umam
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved