Minggu, 31 Agustus 2025

Laut Natuna Diklaim China

Jokowi Datang ke Natuna, Pengamat Militer: Reaksi Overacting, Kasihan Sekali Presiden Harus Datang

Conny Rahakundini Bakrie mengomentari kedatangan Presiden Jokowi ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau, menurutnya ini merupakan reaksi yang berlebihan.

Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Ifa Nabila
TRIBUN/SETPRES/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kapal perang Usman Harun di Puslabuh TNI AL d Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1/2020). Selain itu Jokowi juga mengadakan silaturahmi dengan para nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa Natuna. TRIBUNNEWS/SETPRES/AGUS SUPARTO 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Militer dan Keamanan Conny Rahakundini Bakrie mengomentari kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau pada Rabu (8/1/2020).

Menurut Conny kehadiran Jokowi dinilai suatu reaksi yang berlebihan.

Pernyataan ini ia ungkapkan dalam program 'Primetime News' yang dilansir dari kanal YouTube metrotvnews, Kamis (9/1/2020).

"Kalau saya lihatnya ini kok reaksi yang overacting ya," ujar Conny.

"Seolah-olah negara ini tidak punya lagi orang yang dikirimkan ke sana," imbuhnya.

"Dan setiap saat ada yang memanas di sana itu Pak Presiden diminta kesana," jelasnya.

Pengamat militer ini mengungkapkan untuk mengirimkan pesan kuat supaya China hengkang dari perairan Natuna, Jokowi tidak perlu harus hadir secara langsung ke Natuna. 

s
(YouTube metrotvnews)

"Apalagi pernyataan resmi dari Istana tadi, seolah-olah ini menyatakan bahwa negara hadir untuk bangsanya dan muncullah Presiden di Natuna," ujarnya.

"Saya rasa negara hadir itu tidak harus dengan Presiden hadir," imbuhnya.

"Kasihan sekali yang jadi Presiden Indonesia, setiap ada apa harus dihadirkan," ungkapnya.

Menurut Conny, yang mesti hadir ke Natuna adalah Menteri Luar Negeri dan Bakamla.

Ia pun kemudian menyinggung terkait Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE).

Dimana negara lain yang tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia kecuali memiliki izin dari Pemerintah Indonesia.

"Karena begini kalau kita lihat masalahnya, inikan tentang ZEE. Maka yang tidak boleh dilakukan adalah satu, negara lain tidak boleh mengambil sumber daya yang ada," kata Conny.

"Tidak boleh mengeksplorasi kegiatan baik tenaga air, arus, ataupun angin, tidak boleh membuat menggunakan pulau," imbuhnya.

Presiden Jokowi di Kabupaten Kepulauan Natuna, Rabu (8/1/2020).
Presiden Jokowi di Kabupaten Kepulauan Natuna, Rabu (8/1/2020). (HANDOUT)
Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan