Kamis, 28 Mei 2026

Laut Natuna Diklaim China

Dinilai Lembek Hadapi Konflik Natuna hingga Ada Desakan Mundur, Begini Tanggapan Prabowo

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi adanya desakan agar dirinya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Tayang:
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: bunga pradipta p
Capture Youtube KompasTV
Tanggapan Prabowo terhadap beberapa pihak yang menuding dirinya lembek soal Natuna, Kamis (9/1/2020). 

Sisradi menyampaikan, kapal-kapal patroli tersebut tidak akan ditarik sampai situasi Laut Natuna normal kembali.

"Sampai sekarang kapal yang berpatroli masih belum ditarik, intensitas operasi masih tetap," ujar Sisriadi seperti yang diberitakan Kompas.com, Kamis (9/1/2020).

"Kita menunggu hasil analisis situasi di lapangan, nanti kalau yakin sudah normal kembali, kita turunkan sampai intensitas normal seperti operasi rutin biasa," sambungnya.

Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kapal perang Usman Harun di Puslabuh TNI AL d Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1/2020). Selain itu Jokowi juga mengadakan silaturahmi dengan para nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa Natuna. TRIBUNNEWS/SETPRES/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kapal perang Usman Harun di Puslabuh TNI AL d Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1/2020). Selain itu Jokowi juga mengadakan silaturahmi dengan para nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa Natuna (TRIBUN/SETPRES/AGUS SUPARTO)

Lebih lanjut, Sisriadi menerangkan, kapal asing sebenarnya diperbolehkan melewati wilayah ZEE Indonesia.

Menurutnya hal itu diperbolehkan selama kapal asing tidak melakukan aktifitas ilegal dan tidak melanggar peraturan internasional.

Saat ini, sudah tidak ada lagi kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah Natuna.

Kendati demikian, TNI tetap rutin melakukan operasi siaga khususnya di utara Laut Natuna.

Dilansir Kompas.com,  bersihnya perairan Natuna dari kapal nelayan dan coast guard China disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (8/1/2020).
Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (8/1/2020). (Gita Irawan)

"Sekarang untuk untuk Natuna, di area yang kemarin diributkan itu sudah tidak ada lagi coast guard China maupun nelayan China. Sudah keluar," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta/Seno Tri Sulistiyono) (Kompas.com/Dani Prabowo/Allizha Puti Monarqi)

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved