PKPI Tekankan Tak Bakal Pilih kepala Daerah yang Beda Visi dengan Jokowi

“Masing-masing kandidat minimal 2 jam. Kita enggak asal-asalan,” kata Amir Hamzah

PKPI Tekankan Tak Bakal Pilih kepala Daerah yang Beda Visi dengan Jokowi
KOMPAS/PRIYOMBODO
Ilustrasi Pilkada. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengadakan Fit and Proper Test gelombang kelima untuk balon (bakal calon) kepala daerah, Jumat (10/1/2020).

Dari tujuh bakal calon yang diuji, empat di antaranya merupakan calon Bupati/Wakil Bupati petahana di Pilkada 2020, yaitu Halmahera Utara, Pulau Taliabu, Seram Bagian Timur, dan Sintang. 

Baca: Diaz Hendropriyono: PKPI Tidak Akan Usung Mantan Koruptor dalam Pilkada 2020

Hingga Saat ini, PKPI telah melaksanakan lima gelombang fit and proper test terhadap lima puluh tujuh bakal calon kepala daerah dari seluruh Indonesia untuk Pilkada 2020.

Proses ini adalah upaya penyaringan bakal calon kepala daerah yang memiliki perencanaan dan kemampuan eksekusi program yang selaras dengan kebijakan Presiden Jokowi.

Anggota Desk Pilkada DPN PKPI Amir Hamzah mengatakan para bakal calon diuji oleh dua tim panelis terkait visi dan misi serta kesesuaian dengan program yang dijalankan Jokowi.

“Masing-masing kandidat minimal 2 jam. Kita enggak asal-asalan,” katanya dalam keterangan pers yang diterima, Jumat.

PKPI juga telah berkomitmen untuk tidak memilih bakal calon kepala daerah yang visinya tidak sesuai dengan Pak Jokowi

Bakal calon Bupati yang juga merupakan Wakil Bupati petahana Seram Bagian Timur, Maluku, Fachri Husni Alkatiri, pendidikan menjadi salah satu indikator pengembangan sumber daya manusia.

“Salah satu ide yang akan saya canangkan ke depan adalah soal beasiswa untuk pelajar daerah hingga perguruan tinggi,” katanya.

Baca: Giran Didukung Diaz Hendropriyono Berlaga di Pilwali Solo

Sementara, bakal calon Wakil Bupati petahana Pulau Taliabu, Maluku Utara, Ramli memiliki perhatian lainnya, yakni terkait penyelarasan kebijakan dari pemerintah pusat, yang saat ini masih terkendala dengan infrastruktur komunikasi yang belum memadai.

“Kadang ponsel kita itu gak ada sinyal sampai tiga hari. Jadi, kalau mau akses informasi, kita harus pergi ke Kota Luwuk. Kedepannya kita akan sambungkan dengan Tol Langit Pak Jokowi.” katanya.

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved