Komisioner KPU Terjaring OTT KPK

''Harun Masiku Katanya Pengacara Top tapi Kok Tidak Terkenal . . . ''

Harun Masiku sudah dinyatakan sebagai tersangka dan buronan, namnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

''Harun Masiku Katanya Pengacara Top tapi Kok Tidak Terkenal . . . ''
KPU
Harun Masiku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh penyidik KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, berhubungan dengan mantan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) I Sumsel dari fraksi PDIP, Harun Masiku.

Ia sudah dinyatakan sebagai tersangka dan buronan, namnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Walaupun merupakan caleg dari Sumlsel I, pengurus DPD PDIP Sumsel, Harun Masiku adalah sosok misterius. Tidak kenal, tidak terlibat dalam pengurus partai, namun namanya tiba- tiba terdapat dalam daftar caleg tetap (DCT) pada Pileg 2019 lalu di nomor urut 6, padahal di Daftar Caleg Sementara (DCS) namanya tidak ada.

Baca: Harun Masiku Sosok Misterius di Kalangan PDI Perjuangan Sumsel

Baca: Pelarian Harun Masiku ke Singapura Sempurna, Indonesia Tak Punya Perjanjian Ekstradisi

Mantan caleg DPR RI PDIP Dapil Sumsel I yang suaranya di bawah Riesky, Darmadi Jufri menyatakan memang benar terjadi kongkalikong mendepak Riezky dan ingin menjadikan Harun sebagai anggota DPR RI. Hal itu tidak benar dan dianggap sangat dzolim.

"Kalau memang PAW karena Riezky melakukan kesalahan, maka berikutnya hak kursi di saya jika merujuk pada aturan KPU. Jadi masih lama kalau di Harun itu mau menggantikannya," beber Darmadi, seraya menambahkan untuk pergantian merupakan hak partai.

Harun Masiku berada pada nomor urut 6 pada daftar caleg tetap (DCT) Dapil Sumsel 1. Darmadi Djufri sendiri tidak mengenal secara luas sosok Harun. Mereka jarang berkomunikasi meskipun sama-sama berprofesi sebagai pengacara.

"Pengakuannya (Harun) ia pengacara di Jakarta Selatan, tetapi saya juga tidak mengetahuinya. Yang pasti kalau ia pengacara top, pasti banyak yang kenal, tapi ini tidak," ucapnya.

Darmadi menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke proses hukum yang dilakukan penegak hukum (KPK).

"Semuanya kita serahkan ke proses hukum yang berlaku saja, dan kita harus menghormatinya," ucap mantan anggota DPRD Sumsel ini.

Terpisah ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda, mengaku tidak mengenal jelas sosok Harun, karena hanya 1 kali bertemu saat melaksanakan kampanye terbuka di Benteng Kuto Besak (BKB) Sumsel. "Kita juga tidak terlalu kenal, hanya satu kali ketemu saat kampanye di BKB," ungkap Giri.

Halaman
123
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved