Jokowi Bantah UU KPK Hasil Revisi Hambat Kinerja Lembaga Antirasuah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 menjadi penghambat kinerja lembaga antirasuah.

Jokowi Bantah UU KPK Hasil Revisi Hambat Kinerja Lembaga Antirasuah
Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin dalam rapat terbatas soal RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 menjadi penghambat kinerja lembaga antirasuah.

Menurut Jokowi, dengan hadirnya Undang-undang KPK yang baru terbukti KPK masih bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

"KPK melakukan OTT ke bupati (Sidoarjo) dan komisioner KPK (Wahyu Setiawan), meskipun komisioner KPK dan dewan pengawas masih baru, " tutur Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca: Soal Penanganan Banjir Jakarta, Jokowi: Mau Normalisasi atau Naturalisasi, Sungai Harus Dilebarkan

Jokowi melihat, saat ini memang perlu dibuat pembaharuan aturan-aturan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang KPK hasil revisi.

Baca: Jokowi Tunjuk Laksamana Madya TNI Aan Kurnia Jadi Kepala Bakamla

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun enggan berkomentar terlalu banyak terkait KPK dan desakan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk batalkan UU KPK.

"Saya tidak mau berkomentar banyak, nanti dianggap melakukan intervensi," ucap Jokowi.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved