Pemindahan Ibu Kota Negara
Tjahjo Kumolo Inventarisir Aparatur Sipil Negera yang Bakal Dipindahkan ke Ibu Kota Baru
Menpan-RB Tjahjo Kumolo sedang menginvetarisir aparatur sipil negara (ASN) yang bakal dipindahkan ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kaltim
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo sedang menginvetarisir aparatur sipil negara (ASN) yang bakal dipindahkan ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Lagi tahap pemetaan ASN di kementerian dan lembaga nasional," ujar Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Menurut Tjahjo Kumolo, tahap selanjutnya akan melakukan pendataan ASN yang memasuki masa pensiun pada periode 2023 sampai 2024.
Baca: Bandingkan Jokowi dengan Anies, M Qodari: Jakarta di Tangan Pak Anies Cantik Tapi Banjir Lebih Dalam
Setelah itu, data tersebut kemudian dikoordinasikan dengan sekretaris jenderal masing-masing kementerian maupun lembaga.
"Ini untuk inventarisasi nama jabatan dan kompetensinya, yang bisa ikut tugas di ibu kota negara baru," tutur Tjahjo.
Tjahjo menjelaskan, proses pemindahan ASN akan dilakukan sekaligus, tanpa ada tahapan satu maupun selanjutnya.
Jika nantinya kekurangan ASN di ibu kota baru, kata Tjahjo, pemerintah dapat mengalihkan ASN daerah menjadi ASN pemerintah pusat.
"Menurut saya masih bisa mengakomodir ASN pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk jadi ASN pusat di ibu kota negara nanti, yang prinsipnya kami akan koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Timur," ujar Tjahjo.
Jokowi ingin ASN langsung dipindahkan semuanya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kementerian dan lembaga akan pindah ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Pindah semuanya langsung (tidak bertahap). InsyaAllah kami harapkan seperti itu (pindah semua pada 2024)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Sebelum memindahkan seluruh ASN di lingkup pemerintahan pusat, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk melakukan survei terhadap keinginan ASN.
Baca: Jokowi Tidak Mau Ada Aktivitas Tambang Ilegal di Sekitar Ibu Kota Baru
"Sudah kami perintahkan kepada Menpan-RB untuk mensurvei dulu, kira-kira yang ingin atau tidak pindah berapa persen? Kami harus tahu dong," kata Jokowi.
Dihubungi terpisah, Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, proses pemindahan ASN masih dalam pembahasan.
