Komisioner KPU Terjaring OTT KPK

Tim Hukum PDIP Temui Dewas, Ketua KPK: Semua Aktivitas Kami Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Firli mencontohkan seandainya ada pegawai KPK yang mungkin dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran.

Tim Hukum PDIP Temui Dewas, Ketua KPK: Semua Aktivitas Kami Sesuai Peraturan Perundang-undangan
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menghadiri acara Buka Tahun Baru Bersama ke-15 Tahun 2020 dari Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia di Gedung Dwi Warna Lemhanas RI, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Hukum PDI Perjuangan sempat menemui dan melapor ke Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aksi penyelidik yang hendak menyegel kantor DPP PDIP yang diduga berhubungan dengan kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Terkait hal itu, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menegaskan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

"Begini, sebenarnya itu tidak ada (tim hukum PDIP) melaporkan KPK (ke Dewas KPK). Semua aktivitas yang dilakukan oleh kami adalah sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Firli, ketika menghadiri acara Buka Tahun Baru Bersama ke-15 tahun 2020 oleh Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) di Gedung Dwi Warna Lemhannas, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Baca: Presiden Jokowi Terbitkan Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Mantan Kabaharkam tersebut mengatakan apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan kinerja lembaga antirasuah maka dapat melaporkannya sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.

Firli mencontohkan seandainya ada pegawai KPK yang mungkin dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka dapat dilaporkan ke Dewas KPK.

"Kalaupun ada yang ingin melaporkan tentu ada mekanisme kepada Dewan Pengawas. Kan ada Dewan Pengawas KPK yang menilai, jadi bukan saya," kata Firli.

Baca: Sambangi Bareskrim, I Wayan Sudirta: Posisi PDIP Sudah Babak Belur Dipojokkan Pemberitaan Tak Benar

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi tak akan memberikan sanksi kepada penyelidik yang hendak menyegel kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Kamis (9/1/2020) lalu.

Permintaan untuk memeriksa penyelidik KPK itu datang dari Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setelah mengunjungi Dewan Pengawas KPK pada Kamis (16/1/2020) kemarin.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, penyelidik yang bertugas di kantor DPP PDIP sudah disertai surat tugas. Maka dari itu mereka sudah bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur.

Baca: Abraham Samad Tepuk Jidat, KPK Tak Kunjung Geledah DPP PDIP karena Belum Kantongi Izin Dewas

"Iya (tak memberi sanksi), artinya memang secara aturan, secara hukum acaranya, memang sudah menjalankan tugas penyelidikan. Makanya itu sah, karena memang ada surat tugasnya," ujar Ali saat dimintai konfirmasi, Jumat (17/1/2020).

Seusai bertemu Dewas KPK yang diwakili Albertina Ho Kamis kemarin, Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta mengatakan tiga orang tim KPK yang bertandang ke kantor DPP PDIP berniat untuk menggeledah.

Ali pun membantah pernyataan tim kuasa hukum. Ia mengatakan tim KPK yang ke kantor DPP PDIP hanya membawa surat penyegelan.

Baca: KPK Tidak Akan Beri Sanksi Kepada Penyelidik yang Hendak Segel Kantor DPP PDIP

Pasalnya, Ali menjelaskan, saat itu kasus suap pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih 2019-2024 masih dalam tahap penyelidikan. Jadi, katanya, tak ada upaya penggeledahan melainkan hanya untuk menyegel.

"Jadi kami memastikan bahwa tim tidak mungkin membawa surat penggeledahan. Karena kita tahu sesuai hukum acara, surat penggeledagan adalah dilakukan ketika sudah proses penyidikan," jelasnya.

"Jadi sekali lagi kami pastikan, itu bukan surat penggeledahan, tapi surat tugas penyelidikan pada saat itu," tukas Ali.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved