Rabu, 27 Agustus 2025

Laut Natuna Diklaim China

Wakil Menteri Luar Negeri RI Tegaskan Tidak Ada Negosiasi Soal Laut Natuna

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Mehendra Siregar menegaskan tidak akan ada negosiasi terkait pelanggaran kapal asing di perairan Natuna.

Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Larasati Dyah Utami
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Mahendra Siregar di kompleks Parlemen, Senin (20/1/2020). 

"Saya kira ada suatu pemahaman bersama bahwa kedaulatan itu memang tidak bisa ditawar menawar," ujar Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan untuk menjaga kedaulatan diperlukan upaya khusus, berupa pertahanan yang kuat.

Baca: ‎Sikapi Kasus Natuna, Fadli Zon: Diplomasi Harus Jalan, Eksistensi Fisik Secara Militer Juga Jalan

Ia menyebut dalam menguatkan pertahanan diperlukan investasi.

"Kedaulatan itu memerlukan upaya khusus, kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi," ujarnya.

Kepada para pewarta, Prabowo mengungkapkan selain kapal Cina ada beberapa kapal negara lain yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin.

Namun, ia enggan menyebutkan nama negara tersebut.

"Saya cukup sebut beberapa negara," ujar Prabowo.

Baca: Gerindra Tanggapi Kritik PKS soal Prabowo ke Luar Negeri, Minta PKS agar Tak Genit

Karena itu, Prabowo mengungkapkan rapat dengan Komisi I DPR juga menyetujui untuk memperbaharui alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hal itu agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman negara lain.

"Meningkatkan pertahanan tentunya kita perlu modernisasi alutsista kita memperbaiki yang kita punya. Supaya kita punya kemampuan menegakkan kedaulatan kita," kata Prabowo.

Fadli Zon Tegaskan pentingnya upaya diplomasi dan militer

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyatakan sikapnya terkait kasus kapal coast guard China yang memasuki wilayah perairan Natuna.

Fadli Zon menegaskan diplomasi harus tetap dijalankan seiring dengan persiapan fisik secara militer.

"Menurut saya tegas diplomasi harus jalan tapi eksistensi fisik kita secara militer di wilayah itu juga berjalan. Tidak bisa hanya diplomasi, tidak bisa hanya militer," ujar Fadli Zon, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca: Diundang KSAU, Perakit Pesawat Terbang ‎Asal Pinrang Diajak Joyflight Hingga Injakkan Kaki di Istana

Fadli Zon mengatakan pemerintah memang harus berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya konfrontasi dengan China.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon (Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha)
Halaman
1234
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan