Virus Corona

Virus Corona Semakin Marak, Apakah Pasiennya Tercover BPJS Kesehatan?

Manfaat yang tidak dijamin BPJS tertera dalam Pasal 52 Perpres 82 Tahun 2018.

Virus Corona Semakin Marak, Apakah Pasiennya Tercover BPJS Kesehatan?
Tribunnews/JEPRIMA
Petugas melakukan pendeteksi suhu tubuh (thermal scanner) saat penumpang pesawat tiba di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, Banten, Rabu (22/1/2020). Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Soekarno Hatta meningkatkan kewaspadaan dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh (thermal scanner) untuk mengantisipasi masuknya virus corona yang berasal dari negara China ke wilayah Indonesia. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Virus Novel Coronavirus (nCoV) asal Wuhan, China tengah mewabah. Pneumonia berat itu terbukti menular dan belum terdapat vaksin pencegahnya.

Tak hanya di China, banyak kasus virus corona dilaporkan terjadi hingga Jepang, Korea, Thailand, Taiwan, dan Amerika Serikat.

Kini, pemerintah memperketat lalu lintas orang guna mencegah masuknya warga yang terinfeksi virus korona di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.

Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Soekarno Hatta diketahui memasang alat pendeteksi suhu tubuh (thermal scanner). Para warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) tak luput dari pemeriksaan.

Kemudian, apabila ada warga Indonesia yang terjangkit virus corona apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan meng-cover biayanya?

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan bahwa peraturan di BPJS sudah tercantum jelas. Di mana manfaat yang tidak dijamin BPJS tertera dalam Pasal 52 Perpres 82 Tahun 2018.

"Sebenarnya benefit atau manfaat yang ditanggung dalam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini sudah diatur jelas. Termasuk manfaat yang tidak dijamin diatur di Pasal 52 Perpres 82 Tahun 2018," ujar Iqbal, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (23/1/2020).

Iqbal menyebut selama hal tersebut tertera dalam koding tarif Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) dan bukan merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB), maka akan dijamin oleh BPJS.

Ketika disinggung apakah virus corona ini termasuk KLB atau bukan, Iqbal mengatakan tentu akan ada pernyataan dari pihak berwenang apabila virus tersebut sudah dianggap KLB.

"Kalau dinyatakan KLB, kan ada pernyataan dari yang berwenang. Jadi kalau belum (ada pernyataan, - red), ya belum dianggap KLB," kata dia.

Seperti diketahui, dalam Pasal 52 Perpres 82 Tahun 2018 diatur mengenai pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.

Berikut isi pasal tersebut :

Pasal 52

(1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi :
a. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
c. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja;
d. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan Kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat Peserta;
e. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
f. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
h. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;
i. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
j. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
k. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
l. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
m. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
n. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
o. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
p. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
q. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
r. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
t. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan; atau
u. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Deodatus Pradipto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved