Kasus BLBI

Jaksa KPK Hadirkan Ahli Pidana dalam Sidang Peninjauan Kembali Atas Putusan Kasasi Arsyad Temenggung

Sidang PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung atas nama terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung kembali digelar

Jaksa KPK Hadirkan Ahli Pidana dalam Sidang Peninjauan Kembali Atas Putusan Kasasi Arsyad Temenggung
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Sidang perkara Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang perkara Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung kembali digelar.

Pada Jumat (24/1/2020) ini, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan ahli pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

"Tadi ditegaskan ahli pidana formil dan materiil. Yang ingin kami tanyakan terkait upaya hukum PK. Pertama, dari sisi pihak pihak mana saja bisa mengajukan upaya hukum. Kedua, kami tanyakan berkaitan materi atau alasan pengajuan PK," kata Haerudin, seorang JPU pada KPK, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca: ICW Laporkan Menkumham Yasonna Laoly ke KPK: Ada Keterangan yang Tidak Benar

Sementara itu, Abdul Fickar Hadjar menjelaskan syarat pengajuan PK diatur di Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Saya tidak bilang jaksa itu boleh PK, pada seluruh perkara. Tetapi di KUHAP itu diatur yang bisa di PK itu pertama putusan menghukum yang bukan putusan bebas dan lepas yang boleh mengajukan narapidana atau ahli waris. Kedua, (pasal 263 KUHAP,-red) ayat 3, putusan yang terbukti itu pidana tetapi tidak ada pemidanaan," kata dia.

Baca: Komisioner KPU Hasyim Asyari Dapat Surat Panggilan dari KPK Terkait Kasus Suap Wahyu Setiawan

Selain itu, mengacu pada Pasal 263 ayat 3 KUHAP, kata dia, para pihak boleh mengajukan PK sesuai aturan perundang-undangan.

Untuk Pasal 263 ayat 3, dia mengungkapkan tidak disebut legal standing.

"Ini para pihak. Siapa legal standing para pihak tidak terikat. Di perkara (Syafruddin Arsyad Temenggung,-red) itu korban atas nama kepentingan umum diwakili jaksa," tambahnya.

Untuk diketahui, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selaku pemohon, membacakan memori peninjauan kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Baca: KPK Jadwal Ulang Panggil Zulkifli Hasan Jadi Saksi Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved