Reaksi Raja dan Sultan se-Nusantara soal Sunda Empire dan Lainnya: Mereka Kelompok Halusinasi

Pada Rabu (29/1/2020), para raja Se-Nusantara itu berkumpul di Swiss-Belhotel, Serpong, Tangerang Selatan.

Para raja itu hendak membahas menyikapi dinamika Kerajaan-kerajaan fiktif yang bermunculan.

Eddy mengatakan, raja fiktif yang muncul itu sama sekali tidak mencerminkan identitas bangsa. Ia meminta agar jangan disamakan dengan raja yang sesungguhnya.

"Jangan disamakan mohon maaf ya yang sekarang lagi euforia, raja-rajaan, tidak lucu," ujar Eddy.

Eddy menyebut kerajaan fiktif itu hanya 'mimpi-mimpi kosong' dan memanfaatkan kebebasan berpendapat untuk menyebarluaskan narasinya.

"Beliau-beliau itu orang yang terhormat karena garis keturunannya jelas. Mohon maaf jangan samakan dengan kelompok halusinasi."

"Kalau yang ada di sana itu adalah mimpi-mimpi kosong," tegasnya.

• Polisi Bakal Gelar Perkara Soal Kerajaan Halu King of the King di Tangerang

• Petugas Damkar Jakarta Barat Evakuasi Ular Kobra Ukuran 1 Meter

• Persija Jakarta Sudah Ajukan Peminjaman Resmi, Bos PSM Minta Marc Klok Bertahan

Menurutnya, munculnya narasi mimpi kosong yang dijual para raja fiktif itu karena masyarakat inginkan perubahan.

"Masyarakat kita ingin ada perubahan di dalam hidupnya, lalu mereka mencoba untuk mengisi itu dengan memberikan mimpi-mimpi kosong kepada masyarakat, masuk lah itu," ujarnya

Menurutnya, situsi itu harus dipahami hikmahnya untuk kembali kepada kebudayaan asli Indonesia.

"Jadi menurut saya, hikmahnya adalah kembali kepad ajati diri kebudayaan kita, kota cintai kebudayaan kita sendiri melalui pusat-pusat kebudayaan yang sudah ada ini," ujarnya.

Eddy menegaskan bahwa raja dan kerajaan asli Indonesia konsisten sejalan dengan pemerintah.

"Gini, kalau yang asli pasti tidak aneh-aneh pemikirannya, pemikirannya in line sama pemerintah. Kalau sudah ngomongnya tentang di luar, itu pasti palsu," ujarnya.

Berbeda dengan narasi para raja fiktif, raja se-Nusantara itu lebih meromantisasi sejarah sebagai identitas.

Edward sebagai Dewan Raja, menegaskan persyaratan atau ciri kerajaan di Indonesia.