Pemutusan Kerja Sama dengan WWF Indonesia Sebagai Pelaksanaan Hasil Evaluasi Kementerian LHK

Tidak ada yang aneh mengenai pemutusan kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia tanggal 10 Januari 2020 sesuai SK Menteri LH dan Kehutanan.

Pemutusan Kerja Sama dengan WWF Indonesia Sebagai Pelaksanaan Hasil Evaluasi Kementerian LHK
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Lingkungan hidup alam yang asri dan indah idaman semua manusia 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Tidak ada yang aneh mengenai pemutusan kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia tanggal 10 Januari 2020 sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia No.SK.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/1/2020 beserta penjelasan resminya.

"Sudah jelas tertulis di dalam surat keputusan tersebut, antara lain adanya pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran kerja lapangan serta melakukan klaim sepihak yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan pada tingkat yang sangat serius oleh Yayasan WWF Indonesia," demikian diungkapkan sumber Tribunnews.com, Selasa (4/2/2020) menanggapi pemutusan kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia.

WWF Indonesia juga dianggap melakukan pelanggaran substansi perjanjian kerja sama melalui serangkaian kampanye media sosial dan publikasi laporan yang tidak sesuai fakta yang dilakukan manajemen Yayasan WWF Indonesia.

Baca: Firman Subagyo: KLHK Hentikan Kerja Sama dengan WWF Sudah Tepat

Baca: Kementerian LHK Akhiri Kerjasama dengan WWF Indonesia karena Tak Sesuai Target

"Catatan perkembangan tentang persoalan kerja sama WWF dan KLHK yang terpaksa diakhiri karena berbagai keadaan. Pada beberapa lokasi terjadi kerja tanpa izin sehingga jadinya ilegal dan tidak sepengetahuan KLHK. Overclaimed pekerjaan oleh WWF Indonesia dan di antaranya tidak ada mutual respect kepada pemerintah yang sah. Mohon periksa konsiderans menimbang dan pada diktum-diktum keputusan yang cukup menjelaskan apa yang terjadi sehingga terpaksa harus diakhiri kerja sama KLHK dengan WWF Indonesia," kata sumber itu.

MoU WWF Indonesia sejak Maret 1998 sudah tidak sesuai dan harus diganti.

Evaluasi oleh KLHK sejak Desember 2018 dan sudah diinformasikan kepada pihak WWF Indonesia sejak Maret 2019.

Baca: Tonton Apa Itu Ekoriparian? Peran Ekoriparian Untuk Antisipasi Banjir dan Longsor di YouTube

Baca: Cegah Banjir dan Longsor, Ini Daftar Sungai yang akan Diaplikasikan Konsep Ekoriparian

WWF Indonesia juga memiliki izin konsesi areal dan juga terbakar serta tidak bisa kelola.

"Namun mereka lakukan mobilisasi medsos secara berkesinambungan dan menegaskan usaha dan mendiskreditkan pemerintah," ujarnya.

Tanggal 25 Juli 2019 pemerintah Jerman juga telah membekukan dana untuk WWF setelah serangkaian investigasi oleh Buzzfeed mengungkapkan bahwa dana amal, melengkapi, dan bekerja secara langsung dengan pasukan yang telah menyiksa, memperkosa, dan membunuh orang.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved