Breaking News:

Virus Corona

Wakil Ketua Komisi IX: Masyarakat Natuna Ketakutan, Bukan Tidak Mau Menerima WNI dari Wuhan

masyarakat Natuna bukannya tidak mau menerima WNI dari Wuhan, namun hanya ketakutan tertular virus corona.

Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh mengatakan wajar apabila masyarakat Natuna mempersoalkan kedatangan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China.

Hal ini disampaikan pasca audiensi Komisi IX DPR RI bersama Bupati Natuna dan DPRD setempat, di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Menurutnya, hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi.

Baca: Waspada Info Palsu, Kabar Virus Corona Menyebar Lewat Keringat di Kaleng Makanan China Hanya Hoax

"Sebenarnya ketakutan mereka berasal dari kurang sosialiasi dan komunikasi yang ada. Karena menurut bupati, mereka baru dikabari kepastian bahwa akan ada warga negara indonesia dari Wuhan datang itu sehari sebelumnya dan itu pun sudah sore," ujar Nihayatul kepada awak media, Selasa (4/2/2020).

Ia pun menilai sikap dari masyarakat Natuna adalah sebagai hal yang wajar.

Pasalnya, kata Nihayatul, bupati, ketua DPRD hingga masyarakat setempat baru mendapatkan kabar pemilihan Natuna sebagai lokasi observasi dan karantina sehari sebelumnya.

Baca: Diberitahu Lewat WA Soal WNI dari Hubei Ditempatkan di Natuna, Bupati Natuna: Ada Miskoordinasi

Nihayatul mengatakan masyarakat Natuna bukannya tidak mau menerima WNI dari Wuhan, namun hanya ketakutan tertular virus corona.

"Saya kira wajar ketika masyarakat Natuna melakukan aksi itu. Lebih karena persoalan ketakutan, bukan persoalan tidak mau menerima," imbuhnya.

Baca: Menkes Terawan Akan Berkantor Sementara di Natuna

Politikus PKB tersebut mengatakan saat ini masyarakat Natuna sudah lebih bisa menerima kondisi karena sikap pemerintah dilakukan terkait kondisi darurat.

"Jadi tadi kita sudah menjelaskan bagaimana ini adalah bentuk emergency yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan mereka bisa menerima. Mereka sekarang lebih memfokuskan apa yang mereka persiapkan ke depan," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved