Diskusi Himpuni Seri Pertama Bahas 'Review Konsep Omnibus & Struktur Perundangan di Indonesia'

Diskusi secara intensif dan komprehensif membahas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan dalam 9 seri

HandOut/Istimewa
Peserta diskusi Himpuni Seri pertama yang membahas "Review Konsep Omnibus & Struktur Perundangan di Indonesia", Kamis (6/2/2020). Diskusi secara intensif dan komprehensif membahas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan yang dibagi dalam 9 seri. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Himpuni) mengadakan acara Diskusi secara intensif dan komprehensif membahas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan yang dibagi dalam 9 seri.

Seri pertama membahas "Review Konsep Omnibus & Struktur Perundangan di Indonesia". Acara diskusi ini digelar di Sekretariat IKA UNDIP Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020) kemarin.

Diskusi Himpuni ini dibuka Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin didampingi Maryono, Ketua Umum IKA Undip selaku Koordinator Presidium III Himpuni.

Azis mengatakan, hingga saat ini pihaknya yakni DPR belum menerima Rancangan Undang-undang Omnibus Law.

Sehingga DPR, kata Azis, belum bisa diagendakan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) maupun Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Kami belum bisa menerima rancangan Undang-undang Omnibus Law baik itu mengenai cipta lapangan kerja dan perpajakan plus dalam hal ini adalah naskah akademisnya. Sehingga dari pimpinan DPR tadi berkoordinasi belum bisa membawa ini ke dalam paripurna," ujar Azis.

Azis juga mengungkapkan, belum diterimanya draft RUU Omnibus Law itu karena masih ada beberapa perbaikan-perbaikan atau finalisasi yang harus dilakukan secara formal.

"Kan DPR baru bisa melakukan (rapat) masalah subtansi, masalah admistrasi, apa masalah tatib dan mekanisme setelah kami terima resmi. Pada saat ini belum kita terima resmi, kan kami ga bisa berpandangan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama hadir juga Dr. Edmon Makarim dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Edmon berpandangan bahwa RUU Omnibus bukan hal yang tidak mungkin direalisasikan jika Pemerintah mempunyai sistem kodifikasi yang baik.

Halaman
12
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved