Sabtu, 6 September 2025

Virus Corona

Antisipasi Wabah Virus Corona, PSI Minta Semua Pihak Jangan Jalan Sendiri-sendiri

Menurut Idris, yang dibutuhkan adalah integrasi kebijakan dalam mengawasi pintu masuk ke Indonesia

Istimewa
Diskusi yang digelar PSI bertajuk “Darurat Wabah Corona: Respons dan Antisipasi Indonesia,” di Basecamp DPP PSI, Selasa (11/2/2020) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan catatan penting kepada pemerintah Indonesia terkait penanganan sebaran coronavirus (CoV) atau virus corona.

Dalam keterangan persnya, Rabu (12/2/2020), Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad menyebut proses birokrasi yang tidak seragam menjadi kendala tersendiri untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia.

Baca: Kemenkop UKM Yakin Kopi Indonesia Bebas Virus Corona

“Awalnya, kondisi penyakit ini disebabkan bukan dari manusia. Sehingga, kebijakan pertama yang harus diambil pemerintah Indonesia adalah mengawasi pintu masuk ke Indonesia, tapi masalahnya kita punya begitu banyak birokrasi pengawasan,” ujar Idris dalam diskusi bertajuk “Darurat Wabah Corona: Respons dan Antisipasi Indonesia,” di Basecamp DPP PSI, Selasa (11/2/2020) kemarin.

Menurut Idris, yang dibutuhkan adalah integrasi kebijakan dalam mengawasi pintu masuk ke Indonesia.

Pada gilirannya, potensi merebaknya virus corona di Indonesia bisa dideteksi sejak dini.

“Kata kuncinya adalah integrasi kebijakan. Tidak bisa Jakarta mengamankan dirinya sendiri, atau Banten membuat kebijakan sendiri, atau Kementerian Kesehatan bikin sendiri. Hal yang perlu dilakukan adalah memastikan pintu masuk kita benar-benar bisa mendeteksi jika virus corona masuk,” jelas alumni Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI itu.

Sebagai legislator, Idris pun mengusulkan tiap daerah di Indonesia membuat perda-perda yang khusus mengatur penanganan ancaman, termasuk ancaman virus corona.

Atas dasar itu, daerah-daerah bisa memiliki anggaran untuk mengawasi, mendeteksi, dan memitigasi korban virus corona.

“Kita membutuhkan payung hukum atau peraturan daerah (perda) yang akhirnya punya implikasi terhadap anggaran tentang bagaimana menangani persoalan seperti virus corona,” papar Idris.

Menanggapi kepanikan masyarakat yang melihat virus corona ini merupakan bagian dari senjata biologis, Connie Rahakundini Bakrie yang juga menjadi pembicara tegas membantah.

Menurutnya, virus yang berasal dari Kota Wuhan dan telah menewaskan 1.000 jiwa lebih di China, juga pernah ditemukan di Indonesia.

“Corona itu bukan senjata biologis. Kenapa? PBB telah mengadakan kerja sama dengan peneliti Jepang dari tahun 2020-2016, dan mereka menemukan memang beberapa tempat di Gorontalo dan beberapa tempat di Indonesia, itu memang berpotensi membawa virus corona. Ada empat jenisnya, ada Alfa, Beta, Delta, dan Gama,” ujar Analis Pertahanan dan Keamanan ini.

Lebih jauh, Connie menyebut hal yang lebih urgen dibutuhkan Indonesia saat ini ialah langkah antisipatif penyebaran virus corona.

Belajar dari Tiongkok yang langsung menggelontorkan anggaran sebesar dana setara Rp 175,17 triliun dan mampu membangun fasilitas rehabilitasi korban virus corona dalam hitungan hari, Indonesia bisa memulai langkah antisipatif itu dengan menyiapkan anggaran darurat, regulasi, dan skema kerja sama antar kementerian/lembaga Negara.

“Jadi, buat saya itu shocking kalau kita gak punya rencana anggaran yang bisa digunakan saat emergency,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, dr Dirga Sakti Rambe, menegaskan karakteristik Indonesia menguntungkan secara iklim yaitu sinar matahari berlimpah, suhu kelembaban yang tinggi.

Halaman
12
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan