Selasa, 12 Agustus 2025

Pemulangan WNI Eks ISIS

WNI Eks ISIS Tak Dipulangkan, Robikin Emhas Sebut Keputusan Pemerintah Tepat: Sesuai Sikap PBNU

Ketua PBNU, Robikin Emhas menilai keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS sudah tepat.

Penulis: Isnaya Helmi Rahma
YouTube Talk Show tvOne
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas menilai sikap pemerintah untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS sudah tepat (YouTube Talk Show tvOne) 

Said menyebut PBNU memiliki sikap tegas untuk menolak pemulangan WNI eks ISIS ini.

"Dengan tegas kami PBNU menolak kepulangan kombatan ISIS," kata Said.

Lebih lanjut, Said menjelaskan terkait sikap penolakan PBNU.

"Kenapa kami membicarakan tentang kepulangan 600 orang kalau itu akan menggangu kenyaman dan ketenangan 260 juta warga Indonesia ini," ujarnya.

"Setelah datang kesana mereka ramai - ramai bakar paspor . Kemudian ISIS mereka anggap sebagai negara meski belum diakui oleh dunia," kata Said.

"Berarti mereka sudah melepaskan diri dari kewarganegaraannya," imbuhnya.

"Jadi menurut saya tidak ada salahnya jika pemerintah menolak kepulangan mereka," tegasnya.

Pemerintah Putuskan Tolak Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS

Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memulangkan sekiranya 689 WNI eks ISIS ke Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai menggelar rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," kata Mahfud MD yang dikutip dari Tribunnews.

Adapun alasan pemerintah menolak wacana pemulangan 689 WNI eks ISIS adalah demi menjaga 267 juta rakyat Indonesia.

Baca: Tolak Pulangkan ISIS, Pemerintah Dinilai Tak Humanis, Pengamat: Indonesia akan Diserang dari Dalam

Pemerintah dan Negara wajib memberikan rasa aman rakyatnya dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris.

"Kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," imbuhnya.

Mahfud MD menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS.

"Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan