RUU Ketahanan Keluarga

Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Kami Belum Bahas RUU Ketahanan Keluarga

Menanggapi polemik itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya justru belum membahas RUU tersebut.

Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga menuai polemik.

Banyak pihak merasa RUU tersebut terlalu mengurus masalah privasi keluarga.

Menanggapi polemik itu,  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya justru belum membahas RUU tersebut.

"Kami Komisi VIII belum membahas RUU Ketahanan Keluarga. Kami belum tahu soal substansi RUU tersebut," ujar Ace, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (20/2/2020).

Ace hanya mengetahui bahwa RUU Ketahanan Keluarga itu diusulkan secara perorangan dalam Badan Legislasi (Baleg).

Baca: RUU Ketahanan Keluarga: Atur 3 Kewajiban Istri hingga Soal Kewajiban Memisah Ruang Tidur

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menilai kewajiban suami dan istri yang tercantum dalam Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga seharusnya tak perlu diatur.

Pasalnya, kata dia, hal tersebut merupakan ranah kehidupan masing-masing orang dan memiliki nilai, etika dan keyakinan yang berbeda-beda.

"Seharusnya hal-hal yang tak perlu diatur oleh UU, sebaiknya tak perlu dibahas dalam UU. Urusan suami dan istri itu merupakan ranah kehidupan masing-masing. Masing-masing memiliki nilai, etika dan keyakinan masing-masing," tandasnya.

Sebelumnya, Tribunnews.com mencoba menelisik pasal-pasal yang ada dalam draft RUU Ketahanan Keluarga. Seperti pada Pasal 25 yang mengatur perbedaan kewajiban dari suami dan istri.

Halaman
123
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved