Donald Trump Cabut Indonesia dari Daftar Negara Berkembang, Ini Alasan dan Dampak Bagi RI

Pemerintah Donald Trump Amerika Serikat (AS) resmi mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang sejak 10 Februari 2020 berdampak pada ekspor

Donald Trump Cabut Indonesia dari Daftar Negara Berkembang, Ini Alasan dan Dampak Bagi RI
Tribun Jateng /Hermawan Handaka
Ilustrasi - Truk kontainer pengangkut peti kemas melintas di bangkai crane area dermaga Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Senin (15/7/2019) sore. Akibatnya dari kejadian tersebut, satu unit Container Crane 3 ambruk menimpa truk yang sedang antre. Kondisi terkini untuk pelayanan bongkar muat sudah berjalan lancar. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Perdaganagan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencabut Indonesia dari daftar negara berkembang.

Hal tersebut menandakan Indonesia ditempatkan Amerika Serikat sebagai negara maju.

Melansir Kontan.co.id, Minggu (23/2/2020), Amerika Serikat (AS) resmi mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang atau Developing and Least-Developed Countries (LGDCs) sejak 10 Februari 2020.

Melansir Business Insider lewat Kompas.com, pemerintah Donald Trump mengeluarkan kebijakan ini untuk mengurangi jumlah negara yang selama ini dianggap mendapatkan perlakuan istimewa.

Donald Trump Menjadi Presiden Ketiga yang Dimakzulkan dalam Sejarah Amerika Serikat. Ia Dimakzulkan DPR atas Tuduhan Penyalahgunaan Kekuasaan
Donald Trump (Instagram @realdonaldtrump)

Pada sektor perdagangan, menyandang status negara berkembang memang menguntungkan.

Hal ini karena barang impor dari negara berkembang yang masuk ke AS mendapat bea masuk lebih rendah jika dibandingkan dengan komoditas negara maju.

Aturan memberi perlakuan istimewa pada negara berkembang untuk membantu keluar dari kemiskinan.

Melansir South China Morning Post melalui Kompas.com, tujuan disusutkannya daftar internal negara berkembang untuk menurunkan batasan yang mendorong investigasi AS apakah suatu negara mengancam industri AS dengan subsidi ekspor yang tidak adil.

Menurut USTR, pedoman yang dibuat pada 1988 terkait metodologi negara berkembang untuk investigasi tarif perdagangan sudah usang dan perlu direvisi.

Menurutnya, pembaruan ini merupakan langkah penting kebijakan AS terkait negara-negara berkembang yang sudah berlangsung dua dekade.

Halaman
123
Penulis: Arif Fajar Nasucha
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved