Boni Hargens Nilai Kritik Saiful Mujani Muncul karena Absennya Oposisi di Era Prabowo

Ringkasan Berita:

• Boni Hargens menanggapi pernyataan Saiful Mujani yang bernada provokatif mengenai gerakan "menjatuhkan" pemerintahan Prabowo Subianto.
• Menurutnya, pernyataan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.
• Kata Boni Hargens, pemerintah ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Politik Boni Hargens menilai perdebatan atas pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani terkait upaya menggalang kekuatan melawan pemerintah harus dilandasi oleh pemikiran ilmu politik yang kuat dan objektif.

Hal itu disampaikan Boni dalam acara peluncuran dan bedah bukunya yang berjudul "Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital" di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Baca juga: Pernyataan Saiful Mujani Picu Polemik, Pakar Hukum Ingatkan Pentingnya Stabilitas Demokrasi

Boni menanggapi pernyataan Saiful Mujani yang bernada provokatif mengenai gerakan "menjatuhkan" pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.

Boni menjelaskan bahwa dalam tinjauan ilmu politik, pernyataan Saiful Mujani dapat ditelaah melalui dua sudut pandang yang berbeda, yakni perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.

Dari perspektif negara, pernyataan tersebut bisa dikategorikan sebagai prakondisi menuju revolusi karena mengandung ide dan upaya penggalangan kekuatan.

"Tetapi dalam perspektif masyarakat sipil, itu adalah kebebasan berpendapat dan juga sebagai suatu bentuk kekecewaan serius terhadap partai-partai politik yang tidak menghadirkan oposisi politik di tengah kekuasaan demokratis," kata Boni di lokasi acara.

Karena itu, kata Boni Hargens, cara pandang negara terhadap pernyataan Saiful Mujani tidak salah karena berpotensi mengganggu kepentingan umum dengan adanya pra kondisi menuju revolusi. 

Hanya saja, kata Boni Hargens, pemerintah ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.

"Sebuah pemerintahan yang ideal, itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan di antara 2 paradigma yang bertentangan ini. Jadi, mengambil keputusan dengan tetap menjaga perspektif masyarakat sipilnya dan tetap mempertahankan kepentingan negara," jelas Boni.

Baca juga: Berkaca Kasus Saiful Mujani: Publik Harus Kritis dan Jangan Reaktif pada Viralitas

Dalam bukunya, Boni juga menyinggung kaitan erat antara ilmu politik dan kajian intelijen dalam menjaga kepentingan nasional. Menurutnya, keduanya saling melengkapi meski memiliki sifat yang berbeda.

"Ilmu politik tentu saja juga membahas soal kekuasaan, kepentingan negara, keamanan dan sebagainya. Jadi ilmu dan ilmu Intelijen enggak berbeda, tetapi saling melengkapi, hanya memang perdebatan di seluruh dunia bagaimana mempertemukan pendekatan intelijen yang menganut kerahasiaan dan demokrasi yang menganut keterbukaan. Di situlah penting jalan tengah," tutur doktor lulusan Universitas Walden, Amerika Serikat tersebut.

Buku teranyar Boni Hargens ini memiliki tebal 582 halaman dan terdiri dari 10 bab. Isinya merentang dari teori politik klasik Athena hingga dampak teknologi digital dan intelijen dalam politik kontemporer.

Acara bedah buku ini juga menghadirkan sejumlah narasumber ahli, di antaranya Guru Besar Ilmu Politik Lili Romli, Peneliti BRIN Syafuan Rozi, dan Pengamat Politik Karyono Wibowo.

Boni Hargens sendiri merupakan intelektual muda kelahiran Manggarai, Flores, NTT. Boni sempat mengenyam pendidikan filsafat di STF Driyarkara sebelum akhirnya menempuh studi ilmu politik di Universitas Indonesia.