Korupsi KTP Elektronik

Pengacara Belum Tahu Masa Hukuman Markus Nari Diperberat Jadi 7 Tahun

Tommy Sihotang, pengacara Markus Nari, mengaku belum tahu hukuman kliennya diperberat menjadi tujuh tahun.

Pengacara Belum Tahu Masa Hukuman Markus Nari Diperberat Jadi 7 Tahun
Tribunnews/JEPRIMA
Mantan anggota DPR Markus Nari saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019). Markus Nari divonis 6 tahun penjara karena terbukti melakukan pidana korupsi dengan memperkaya diri dari proyek e-KTP, Meski begitu dirinya membantah telah menerima uang USD 400 ribu. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tommy Sihotang, pengacara Markus Nari, mengaku belum tahu hukuman kliennya diperberat menjadi tujuh tahun.

Tommy mengatakan baru akan mengambil putusan pengadilan tinggi tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

"Memang saya hari Senin akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengambil putusannya, karena kita akan ajukan kasasi. Tapi soal diperberat (hukuman kliennya) saya belum lihat keputusannya," ujar Tommy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (27/2/2020).

Baca: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perberat Hukuman Terdakwa Kasus Korupsi e-KTP Markus Nari

Untuk langkah selanjutnya, Tommy akan mengajukan upaya hukum yakni kasasi terkait kasus yang menjerat mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut.

"Biasa, kita akan ajukan upaya hukum seperti biasa, kasasi. Tapi kan saya harus resmi dulu terima putusan resmi itu, baru berlakulah efektif dia kasasi itu tujuh hari," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus banding perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 3/Pid.Tpk/2020/PT.DKI atas nama terdakwa Markus Nari.

Politisi Partai Golkar itu dihukum pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Baca: Dewi Sandra Kesal pada Wartawan saat Tahlilan Ashraf Sinclair: Di Mana Etika dan Rasa Kemanusiaanmu?

Sidang dipimpin oleh I Nyoman Sutama, selaku ketua majelis hakim didampingi dua hakim anggota, yaitu Rusydi dan Hening Tyastanto.

"Mengadili menerima Permintaan Banding Dari Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasa Korupsi Dan Penasihat Hukum Terdakwa Markus Nari," putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, seperti dilansir dari laman Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved