Omnibus Law Cipta Kerja

Himpuni Gelar Diskusi Bahas Seputar RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Kenapa pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law ini dikembalikan ke Presiden? Hal itu dibahas dalam diskusi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Seri 7

HO/Himpuni
Diskusi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Seri 7 bertajuk “Pengendalian Lahan & Kemudahan Proyek Pemerintah” ini menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Sofyan Djalil sebagai pembicara. Diskusi dihelat di Sekretariat IKA UNDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020) lalu. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI) menggelar diskusi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Seri 7 di Sekretariat IKA UNDIP, Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Diskusi bertajuk “Pengendalian Lahan & Kemudahan Proyek Pemerintah” ini menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Sofyan Djalil sebagai pembicara.

Dijelaskan, Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam Undang-Undang, atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU ke dalam satu UU (Tematik).

Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemudahan dan simplikasi perizinan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.

Sofyan menyebut, tanpa pendekatan omnibus seperti sekarang ini, presiden akan sulit laksanakan janji politiknya.

Menurut Djalil, undang-undang yang terlalu banyak dan sudah ada sangatlah sektoral. Kekuasaan Presiden, kata dia, selama ini oleh undang-undang diturunkan ke menteri.

Dia mencontohkan ada sebuah kasus pada tahun lalu. Industri kaca sudah mau tutup gara-gara tidak ada impor garam.

Pasalnya, soal garam adalah kewenangan menteri yang terkait. Sementara menteri terkait tidak mau mengeluarkan izin.

“Presiden lalu ambil alih, dan Presiden menyerahkan kewenangan itu ke Menteri Perindustrian. Ini banyak sekali praktik seperti ini dalam pemerintahan,” katanya.

“Kenapa pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law ini dikembalikan ke Presiden? Karena nanti yang laksanakan UU adalah Presiden, tapi bisa mendelegasikan. Menteri adalah pembantu Presiden. Kewenangan ada di Presiden,” paparnya.

Halaman
123
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved