Pemerintah Diminta Contoh Arab Saudi Cegah Penyebaran Virus Corona

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta mencontoh kebijakan Arab Saudi dalam mencegah penyebaran virus corona semakin meluas di dalam negeri.

Diketahui, Arab Saudi menghentikan sementara kegiatan ibadah umrah sebagai upaya melindungi masyarakatnya dari virus corona yang dibawa warga negara lain.

Baca: Lebih dari 50 Warga Depok Terindikasi Corona, Setelah Kontak Langsung dengan Pasien Positif

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, setelah adanya dua warga di Indonesia positif terjangkit virus corona, pemerintah perlu menjaga pintu-pintu masuk Indonesia.

Apalagi, kata Saleh, dua warga tersebut tertular dari orang asing yang datang ke Indonesia.

Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan masuknya orang asing.

"Negara lain sudah melakukan penjagaan ketat. Bahkan, Arab Saudi pun sudah melarang penduduk negara-negara tertentu untuk umrah dan semestinya, Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama," tutur Saleh kepada wartawan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Baca: Tularkan Virus Corona ke Warga Depok, Bagaimana WN Jepang Bisa Lolos di Bandara?

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR Ahmad Riza Patria menyebut Kementerian Perhubungan perlu melakukan kajian terkait pembatasan penerbangan yang masuk ke Indonesia.

"Kajian itu harus mendalam dan cepat, batasan-batasan yang dibuat seperti Arab Saudi sudah memberikan batasan, dengan menghentikan umrah sementara," tutur Riza di komplek parlemen.

Pihak Imigrasi enggan disalahkan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan warna negara Jepang pembawa virus Corona ke Indonesia tak terdeteksi bandara.

Akibatnya, dua warga Depok, Jawa Barat positif terjangkit virus tersebut.

Baca: Wabah Virus Corona, Komisi V DPR Minta Pembatasan Penerbangan Keluar Negeri dan Masuk Indonesia

Merespons pernyataan Menkes Terawan, Inspektur Jenderal Kemenkumham Jhoni Ginting justru melempar 'bola panas' ke Kemenkes.

Kata dia, pihak yang paling bertanggungjawab ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan yang dinaungi Kemenkes.

"Kita second liner, first liner-nya Kantor Kesehatan Pelabuhan," ujar Jhoni saat dimintai konfirmasi, Senin (2/3/2020).