UU Pemilu

PKS dan Demokrat Tak Setuju Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan yang mengangap PT 7 persen terlalu besar.

TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tidak setuju ambang batas parlemen atau parliamentery threshold (PT) naik menjadi 7 persen dari saat ini 4 persen.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, usulan kenaikan PT menjadi 7 persen terlalu besar yang akhirnya membuat suara rakyat tidak terwakili di parlemen.

"Mengapa tidak terwakili, karena akan terlalu banyak partai yang tidak mencapai. Jangankan 7 persen, 6 persen saja masih sulit," kata Hidayat yang ditulis, Rabu (11/3/2020).

Ia menjelaskan, jika PT sebesar 7 persen dan sudah dilaksanakan pada Pemilu 2019, maka yang lolos ke parlemen hanya tiga partai dan ini tidak mewakili realita tentang pengelompokan politik dimasyarakat.

Baca: Formappi soal Wacana Ambang Batas Parlemen 7 Persen: Golkar-Nasdem Sudah Tak Sabar Revisi UU Pemilu

Baca: KPK Periksa Dirut PT Stargate Pacific di Kasus Korupsi Tambang Mantan Bupati Konut

Baca: Polda Banten Tetapkan 4 Pemilik Tambang Emas Ilegal Jadi Tersangka Banjir Bandang Lebak

"Jadi menurut saya, hendaknya para politikus bijak untuk menegaskan kembali bahwa wakil rakyat itu nanti adalah wakil rakyat. Kalaupun naik, angka 5 persen itu sudah sangat rasional," ucapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan yang mengangap PT 7 persen terlalu besar.

"Saya tidak setuju lah (kenaikan PT jadi 7 persen)," ucap Syarief.

Ia menilai, PT 4 persen sudah bagus dan Demokrat saat ini masih berpegangan pada angka tersebut.

"Demokrat menilai 4 persen sudah cukup bagus," kata Syarief.

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved