Eksklusif Tribunnews

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar: Penggunaan APBD dan Netralitas ASN Paling Disorot

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Tribunnews/JEPRIMA
Newspaper Director Regional News KG Media Febby Mahendra Putra saat menerima plakat dari Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar usai mengunjungi kantor Tribunnews.com di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). Kunjungan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi kepada redaksi Tribunnews.com. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Ada sembilan provinsi yang akan menggelar Pilkada pada tahun 2020. Pilkada untuk sembilan provinsi itu akan dilakukan serentak dengan Pilkada tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan untuk tingkat kabupaten ada 224 wilayah kabupaten, dan untuk tingkat kota akan berlangsung di 37 kota pada 32 provinsi.

Demi mensosialisasikan Pilkada 2020, Bawaslu RI menyambangi 'markas besar' Tribun Network di Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Rabu (11/3) kemarin. Mereka di antaranya adalah Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar bersama dengan Tim dari Humas Bawaslu.

Baca: Lokasi dan Pelaksanaan Tes SKD CPNS Bawaslu TA 2019 Diumumkan, Berikut Alamat Lengkap 34 Titik Ujian

Kedatangan Tim Bawaslu diterima oleh Regional Newspaper Director Febby Mahendra Putra beserta Staf Direksi Cecep Burdansyah, dan awak Tribun Network lainnya. Pada pertemuan di siang hari itu, Bawaslu memaparkan daerah mana saja yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Diukur melalui empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemiliu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi. Terdapat sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan empat dimensi tersebut. Di tingkat provinsi ada Sulawesi Utara, sementara di tingkat kabupaten ada di Manokwari.

Frietz Edward Siregar merinci komponen-komponen yang membuat suatu daerah bisa disebut 'rawan'. Selain itu, menurut Frietz, Bawaslu juga menyoroti Pilkada di beberapa daerah yang diikuti oleh keluarga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berikut wawancara Tribun Network bersama Frietz Edward Siregar:

Bagaimana tingkat kerawanan Pilkada 2020?

Tahun 2020 ada 270 daerah, ada 9 provinsi. Cuma Aceh dan DKI yang tidak ada Pilkada. Kami sudah membuat Indeks Kerawanan Pemilu 2020. Memang ada beberapa daerah yang rawan seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kalau Kabupaten/Kota, Manokwari yang paling tinggi. Diikuti Kota Makassar, karena Makassar lah satu-satunya yang kotak kosong bisa menang. Itu tidak ada kasus di belahan dunia lain.

Isu-isu apa saja yang menjadi sorotan pada Pilkada 2020?
Ada empat, pertama isu netralitas ASN karena itu bagaimana penggunaan kekuasaan oleh para pejabat atau inkumben, seperti menggunakan APBD atau program, dan menggunakan ASN. Yang kedua mengenai mahar politik atau politik uang. Misal dari pelaporan dana kampanyenya.

Ketiga kasus penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Keempat mengenai DPT Daftar Pemilih Tetap. Indeks Kerawanan Pemilu setiap daerah punya persoalan berbeda. Empat dimensi, indeks sosial politik, indeks kontestasi, dimensi penyelenggara pemilu, partisipasi, kita buat angka-angka statistik jadi ketahuan mana rawan rendah, sedang tinggi.

Halaman
123
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved