Fraksi PPP Minta Gaji Anggota DPR Dipotong untuk Anggaran Penanganan Corona

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI mengusulkan pemotongan gaji untuk disumbangkan buat penanganan virus corona (COVID-19) di Indonesia.

"Fraksi PPP DPR mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk melakukan kebijakan pemotongan gaji anggota DPR bulan April 2020 yang nanti disumbangkan untuk penangangan covid-19," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) kepada Tribunnews.com, Selasa (24/3/2020).

Soal besaran gaji yang dipotong, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPR.

Dia menilai, penyebaran virus corona saat ini melebihi perkiraan dan semakin memprihatinkan.

Untuk itu segenap elemen bangsa harus bersama-sama bergandengan tangan memerangi virus yang berasal dari Wuhan, China, tersebut.

Baca: Hati-hati, Klorokuin Itu Obat Penyembuhan, Bukan untuk Pencegahan Corona

Fraksi PPP mendesak pemerintah mengadakan dan mendistribusikan APD, Alkes, obat-obatan dan penunjang lainnya untuk pemberantsan Covid-19 secara proporsional dan menjangkau daerah-daerah terpapar.

Baca: UPDATE Kasus Corona di Indonesia: Naik Jadi 579 Kasus, 49 Meninggal, 30 Sembuh

Partainya menginstruksikan seluruh kader yang duduk d legislatif mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk membantu dalam penanganan Covid-19 dalam bentuk pembagian masker, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan kepada masyarakat, maupun melalui takmir masjid, musholla maupun pondok pesantren.

Baca: Cerita Lengkap Acara Ngunduh Mantu Buyar Dibubarkan Polisi di Banyumas karena Corona

PPP juga mengimbau kepada seluruh kader PPP untuk taat terhadap himbauan pemerintah, yakni melakukan social distancing (jaga jarak) dengan bekerja dan beraktivitas di rumah kecuali urusan yg sangat penting.

"Karena ini selain untuk diri sendiri dam keluarga juga berguna untuk orang lain dalam mengurangi laju penyebaran covid-19." jelasnya.

Demokrat Menolak Rapid Test DPR

Senada dengan sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR, Fraksi Partai Demokrat juga menolak rencana rapid test covid-19 atau corona bagi anggota DPR dan keluarganya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan, seharusnya anggota DPR memiliki rasa empati terhadap masyarakat yang terinfeksi virus corona dan dalam perawatan.

Apalagi, kata Ibas, masyarakat di berbagai daerah saat ini masih kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan tes virus corona.