Selasa, 19 Agustus 2025

Virus Corona

Ferry Juliantono Sebut Ada Kesenjangan Pikiran Elit dengan Rakyat dalam Hadapi Virus Corona

Langkah yang diambil pemerintah yakni Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tidak sama dengan keinginan sebagian masyarakat

Tribunnews.com/Rina Ayu
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono mengkritisi penyelenggara pemilu atau KPU , dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2018) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai pandemi virus corona berpotensi menimbulkan krisis sosial dan ekonomi di masyarakat.  Pasalnya pandemi Corona telah menyebabkan para pekerja informal kehilangan pekerjaannya, serta sejumlah karyawan dirumahkan. 

"Semakin beratnya hidup masyarakat secara umum, dan membuat masalah kesengsaraan rakyat pun kian menggunung," kata Ferry dalam siaran persnya, Selasa (7/4/2020).

Baca: Usulan Disetujui Pusat, Pemprov DKI Kini Susun Pergub Teknis PSBB di Jakarta

Kondisi saat ini menurut Ferry, sedang terjadi kesenjangan pemikiran antara pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi Pandemi virus corona.

Langkah yang diambil pemerintah yakni Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tidak sama dengan keinginan sebagian masyarakat dalam memutus penyebaran virus Corona.

"Terdapat kesenjangan sekaligus perbedaan pikiran antara elite pemerintahan dengan pikiran dalam masyarakat tentang realita yang ada," jelas Ferry. 

Ferry yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI) meminta pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pemikiran tersebut.

Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak kontroversi.

Baca: UPDATE Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Capai 2.738, Sembuh 204 dan Meninggal 221 Orang

Misalnya dengan menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibuslaw di saat darurat Corona dan menunda pembahasan ibu kota baru.

"Bila tidak, ini akan tentu saja berlawanan dengan pikiran rakyat yang ingin semua proyek atau agenda dari penguasa yang tidak penting tersebut ditunda. Di luar itu, rakyat menghendaki  pemotongan gaji pejabat, artinya rakyat ingin ada pengorbanan semua pihak. Jadi, tidak cuma rakyat yang dituntut memberi pengorbanan," pungkasnya.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan