Iuran BPJS Kesehatan Naik
Demokrat: Rakyat Semakin Ambyar Setelah Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan
Menurut Irwan, dengan keadaan seperti ini, masyarakat bisa tidak mampu membayar premi sehingga jaminan kesehatan terabaikan
Penulis:
Seno Tri Sulistiyono
Editor:
Imanuel Nicolas Manafe
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan kembali Iuran BPJS Kesehatan dinilai telah mengabaikan hak konstitusional rakyat.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan mengatakan, kondisi masyarakat saat ini sedang terjepit akibat menurunnya pendapatan di tengah pandemi Covid-19, kemudian sekarang ditambah naiknya iuran BPJS.
Baca: Iuran BPJS Naik, PKS Nilai Pemerintah Beri Contoh Buruk dan Tidak Peduli Terhadap Masyarakat
“Rakyat jadi ambyar, kalau sikap pemerintah begini,” ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (13/5/2020).
Menurut Irwan, dengan keadaan seperti ini, masyarakat bisa tidak mampu membayar premi sehingga jaminan kesehatan terabaikan.
“Ini sama saja menghilangkan hak kontitusi rakyat. Pemerintah gagal memberikan layanan kesehatan bagi rakyat Indonesia,” ujar anggota Fraksi Demokrat itu.
Di sisi lain, Irwan menduga, sejumlah langkah pemerintah di saat pandemi justru kontradiktif dan cenderung lebih menyelamatkan kekuasaan.
"Adanya Perppu 1 tahun 2020, di sahkannya UU Minerba 2020 serta Perpres kenaikan iuran BPJS, makin membuktikan pemerintah hanya memikirkan keselamatan kekuasaan semata dibanding keselamatan rakyat," tuturnya.
Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Kenaikan ini tertuang di Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pereturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020).
Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.
Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.
Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.
