Breaking News:

KPK Terbitkan Surat Edaran terkait Gratifikasi Hari Raya dan Hari Besar

SE tersebut diterbitkan sebagai imbauan dalam rangka mengendalikan gratifikasi pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya

Shutterstock
Ilustrasi THR. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran No. 14 Tahun 2020, tertanggal 13 Mei 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya. 

SE tersebut diterbitkan sebagai imbauan dalam rangka mengendalikan gratifikasi pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tahun 2020.

Baca: Mendikbud Paparkan Adaptasi Sistem Pendidikan Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Dalam Bahasa Inggris

Dalam SE tersebut, KPK mengimbau perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan. 

"Permintaan dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya [THR] atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Kamis (14/5/2020).

Baca: Dua Menpora Sebelumnya Terjerat Korupsi, Zainudin Amali Tak Mau Hattrick

"Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana," dia menegaskan. 

Melalui SE tersebut, KPK merekomendasikan tiga hal, yaitu pertama, kepada pimpinan kementerian/lembaga/ organisasi/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. 

Baca: Di Tahanan, Roy Kiyoshi Berusaha Menormalkan Perasaan dan Mentalnya yang Kacau-balau

"Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," ujar Ipi.

Kedua, kepada pimpinan kementerian/lembaga/ organisasi/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar memberikan imbauan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta menerbitkan surat edaran terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para pegawai negeri/penyelenggara negara di lingkungannya.

Baca: Saksi Pergoki Terduga Pelaku di Tempat Tinggal Novel Baswedan, yang Gemuk Mirip Gangster

Dan ketiga, kepada pimpinan asosiasi/perusahaan/korporasi agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan mematuhi ketentuan hukum dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Baca: Gubernur Lemhanas Nilai Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Rawan Tumpang Tindih Kewenangan

Ipi mengatakan, apabila terpaksa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi agar gugur ancaman pidananya. 

Sebaliknya, jika tidak melaporkan kepada KPK dan terbukti menerima, maka sanksi pemidanaan sebagaimana pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan.

"Terkait penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa, KPK mengimbau agar disalurkan sebagai bantuan sosial kepada pihak-pihak yang membutuhkan," katanya.

"Namun, penerimaan tersebut tetap harus dilaporkan kepada KPK baik secara langsung maupun melalui UPG di instansi masing-masing dengan melampirkan dokumentasi penyerahannya," imbuh Ipi.
 

Berita Populer
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved