Breaking News:

Kartu PraKerja

Politisi Golkar: Program Kartu Prakerja Wajib Didukung

John Kenedy Azis menilai program Kartu Prakerja yang tengah dijalankan oleh Pemerintah wajib didukung oleh semua pihak.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Sanusi
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Posko pendampingan pendaftaran program Kartu Prakerja yang disediakan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim didatangi banyak pencari kerja terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan di seluruh Jawa Timur. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar H John Kenedy Azis menilai program Kartu Prakerja yang tengah dijalankan oleh Pemerintah wajib didukung oleh semua pihak.

John mengatakan program Kartu Prakerja ditujukan untuk kelompok masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi covid-19.

“Kartu Prakerja diprioritaskan bagi mereka yang terkena dampak PHK. Diberikan bantuan semi bansos dalam bentuk pelatihan dan insentif melalui Kartu Prakerja,” kata John kepada wartawan, Minggu (17/5/2020).

Baca: ICW Desak Pemerintah dan DPR Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan di Tengah Pandemi Covid-19

Baca: Gugus Tugas Covid-19 Sebut Pengunjung Bandara Soekarno-Hatta Tertib Terapkan Physical Distancing

Politisi asal Sumatera Barat ini menjelaskan, pro kontra terhadap suatu kebijakan adalah hal yang lumrah.

Dia yakin saat ini pemerintah telah mendengar dan menerima masukan serta saran dari masyarakat.

"Kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada saja pihak yang tidak puas. Yang penting Pemerintah siap terbuka dalam menerima kritik. Yang bersikap nyinyir itu tentu akan selalu ada," jelas John.

"Saya juga selalu sampaikan, terkait penerapan program ini, harus ada evaluasi terus menerus. Evaluasi mutlak dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan, termasuk biaya pelatihan yang dianggap mahal,” tambah John.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menjelaskan, Kartu Prakerja merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (RPJPM).

Program ini juga telah dianggarkan dalam APBN 2020.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved