Jokowi Perketat Larangan Mudik Tapi Perbolehkan Transportasi Umum Tetap Beroperasi, Ini Jelasnya

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan fokus pemerintah untuk dua minggu kedepan adalah larangan mudik.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas membahas percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5/2020).

"Dalam minggu ini maupun dua minggu kedepan pemerintah masih fokus dengan larangan mudik dan mengendalikan arus balik," ujarnya dilansir YouTube Sekertariat Presiden, Senin (18/5/2020).

Dalam mengatur larangan mudik ini, ia meminta bantuan kepada Kapolri dan Panglima TNI agar larangan mudik dapat dijalankan masyarakat.

Meskipun mudik dilarang, Jokowi masih memperbolehkan transportasi umum beroperasi.

Menurutnya transportasi umum masih dibutuhkan tidak hanya mengangkut penumpang tapi juga logistik.

"Yang kita larang mudiknya bukan trasportasinya. Karena transportasi untuk logistik, urusan pemerintahan, urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita dan urusan ekonomi esensial masih bisa tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," imbuhnya.

Dalam ratas, Jokowi juga menegaskan pemerintah belum melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca: Masyarakat Tak Patuhi Aturan PSBB, Tenaga Medis Tak Mau Ambil Pusing, Indonesia Terserah Trending

Ia membantah pemberitaan yang beredar jika pemerintah telah melonggarkan PSBB.

"Saya ingin tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB."

"Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Ia menjelaskan keputusan untuk melonggarkan PSBB akan dilakukan diwaktu yang tepat.

Menurut Jokowi pelonggaran PSBB harus melihat berbagai aspek dan dilakukan secara hati-hati.

"Yang sedang kita siapkan baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat, serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan biar semuanya jelas."

"Karena kita harus hati-hati. Jangan keliru kita memutuskan," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan hal-hal yang dibahas pada ratas Senin (18/5/2020).

Baca: Pemprov DKI Diminta Bersiap Susun Kebijakan Relaksasi PSBB Usai Lebaran

Salah satu hal yang dibahas adalah pemerintah saat ini fokus pada pengurangan penerapan PSBB.

Hal ini dilakukan untuk memulihkan kembali ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari penularan Covid-19.

"Jadi mengurangi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka untuk meningkatkan atau memulihkan produktivitas, di satu sisi dan di satu sisi juga wabah Covid-19 tetap bisa dikendalikan."

"Tetap ditekan hingga nanti sampai pada antiklimaksnya akan selesai, terutama ketika telah ditemukannya vaksin," ujar Muhadjir kepada wartawan Tribunnews.com.

Karena itu, menurut Muhadjir, Presiden Jokowi memerintahkan membuat kajian yang terukur untuk mempersiapkan pengurangan PSBB.

Kajian mempertimbangkan multi aspek dengan melibatkan sejumlah pakar.

"Yang nanti dari sektor ekonomi akan dijelaskan oleh Pak Menko Ekonomi. Dan kemudian dari sektor penanggulangan Covid nanti akan dijelaskan bapak ketua Gugus Tugas," katanya.

Menurut Muhadjir Presiden Jokowi menekankan pentingnya warga untuk bersiap menghadapi era normal baru.

Yang mana, masyarakat hidup normal, namun berbeda dengan normal sebelumnya.

"Yaitu kita menghadapi suasana dimana lingkungan kita harus bersama-sama dengan Covid-19 ini," katanya.

(Tribunnews.com/Mohay/Taufik Ismail)