Wacana Hapus Kelas BPJS Kesehatan Dinilai Buat Masyarakat Kesusahan

Apalagi dalam situasi masyarakat menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri resmi naik per 1 Juli 2020 mendatang, meski begitu peserta Kelas III masih mendapatkan subsidi sampai Desember 2020. Pemerintah menetapkan iuran BPJS Kesehatan kelas III sebesar Rp 42.000, meski begitu peserta kelas terendah ini tetap membayar Rp 25.500 karena mendapatkan subsidi. Sementara untuk kelas II dan III sebesar Rp 100.000 dan Rp 150.000. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Pemerintah melakukan penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan dinilai membuat masyarakat kesusahan.

Apalagi dalam situasi masyarakat menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Baca: Putra Bungsu Hary Tanoe Menangkan Lelang Motor Listrik Bertanda Tangan Jokowi

"Kami rakyat miskin lagi kesusahan," ujar Nurdiyanto Khoirurrahman atau yang akrab disapa Khoir, salah satu peserta anggota BPJS Kesehatan saat dihubungi, Jumat (22/5/2020).

Keputusan pemerintah meratakan kelas BPJS Kesehatan dinilai tidak tepat saat masyarakat tengah membutuhkan akses kesehatan, seperti saat ini.

"Enggak (tepat). Karena ekonomi belum pulih," lanjutnya

"Masyarakat masih adaptasi sama new normal," kata Khoir.

Khoir merupakan anggota BPJS kesehatan kelas 1.

Namun belakangan ia ingin pindah ke kelas 3 karena merasa keberatan dengan iuran BPJS kesehatan kelas 1.

"Kemahalan," tandasnya.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved