Breaking News:

Minta Omnibus Law Dihentikan, Fraksi PKS Soroti Adanya Potensi Pengekangan Kebebasan Pers

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan meminta pembahasan RUU Omnibus Law Cipta

DPR RI
Anggota DPR RI Netty Prasetiyani 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan meminta pembahasan RUU  Omnibus Law Cipta Kerja dihentikan.

Ia menilai RUU ini berpotensi mengekang kebebasan pers di Indonesia.

"Disebutkan dalam RUU ini adanya peraturan pemerintah tentang pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang melanggar aturan terkait badan hukum pers, pencantuman alamat dan penanggungjawab secara terbuka," kata Netty seperti ditulis Tribunnews, Selasa (26/5/2020).

Menurut Anggota Komisi IX itu, adanya peraturan pemerintah tersebut seperti membuka pintu belakang yang bertentangan dengan semangat pengelolaan mandiri (self-regulatory) media yang terbebas dari intervensi pemerintah.

Baca: UPDATE: Jatim Peyumbang Covid-19 Tertinggi Kedua, Positif Corona 3.875 dan Sembuh 506 Orang

Baca: Dortmund vs Bayern Munchen Bundesliga, Otak Permainan Die Roten hingga Kembalinya Thomas Muller

Baca: 6 Zodiak Tahu Cara Mencintai dengan Benar: Taurus Paling Setia dan Cancer Sangat Peduli

"Kita perlu mendorong pers yang kredibel dan bertanggung jawab, tetapi jangan sampai RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini mengembalikan pengalaman buruk di masa Orde Baru, di mana ada campur tangan Pemerintah yang besar terhadap pers” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada masa Pemerintahan orde baru, Pemerintah melakukan kontrol terhadap pemberitaan media, mulai dari keharusan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), pengendalian Dewan Pers, pengaturan organisasi wartawan, hingga pembredelan.

"Langkah ini dapat menjadi kemunduran bagi kebebasan pers Indonesia," tambahnya.

Dalam Undang-Undang Tentang Pers No 40 Th 1999, denda untuk perusahaan pers yang melanggar ketentuan soal kewajiban  memperhatikan norma agama dan kesusilaan dalam pemberitaan,  paling banyak Rp500 juta, tetapi dalam draft RUU Cipta Kerja  disebutkan sampai Rp2 miliar.

"Pelanggaran memang perlu diberi sanksi sebagai cara pembelajaran. Namun, untuk apa dinaikkan sampai empat kali lipat? Hal ini akan sangat menyulitkan teman-teman pers. Bisa jadi tidak ada lagi yang berani menjalankan perusahaan pers kalau dendanya sebanyak itu," ujar Netty.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved