New Normal Libatkan TNI-Polri, Komisi I Minta Tak Perlu Ada Kekerasan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota I DPR Willy Aditya mendukung pelibatan TNI-Polri dalam pelaksanaan protokol Covid-19 ke masyarakat saat diterapkannya new normal atau tatatan hidup baru.

"Semestinya sedari awal hal semacam ini diterapkan. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kedisplinan akan semakin terjamin," kata Willy kepada wartawan, Selasa (26/5/2020) malam.

Menurut Willy, TNI-Polri yang diterjunkan ke lapangan nanti, tidak perlu menggunakan kekerasan ke masyarakat dalam memastikan protokol Covid-19.

"Jadi tidak perlu keras juga, yang paling penting adalah segala panduan dan aturan yang ada tegas dilaksanakan," ucap Willy.

"Tegas itu tidak berarti keras. Tegas itu artinya konsekuen atas apa yang telah ditetapkan, A ya A, B ya B. Jika pun ada permakluman, itu juga tetap didasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan," sambung Willy.

Menurut Willy, sosialisasi Kementerian Kesehatan juga perlu digencarkan lagi, meski panduan atau protokol dalam kehidupan new normal telah disiapkan berbagai lembaga.

"Koordinasi dengan perkantoran dan tempat tempat kerja lainnya, penting untuk dilakukan. Misalnya, infrastruktur pencegahan harus menjadi prasyarat dari kehidupan new normal ini, atau berapa minimal tempat cuci tangan, maupun hand sanitizer yang harus disiapkan di sebuah area kerja, dan sebagainya," paparnya.

Selain perkantoran, kata Willy, kegiatan belajar di sekolah juga nantinya akan normal kembali dan perlu disiapkan infrastruktur pencegahan penuluran Covid-19.

Saya lihat ada sistem yang sudah disiapkan, yakni sistem shift. Saya kira ini cukup bagus, artinya sudah disiapkan agar tidak terjadi kontak yang intensif di antara siswa atau pelajar," ucap politikus NasDem itu.

Setelah semua disiapkan, Willy berharap pemerintah tidak membuat aturan yang berubah-ubah antar kementerian maupun lembaga, dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

"Nanti warga masyarakat tidak akan respek dengan kebijakan yang telah ditetapkan (kalau berubah-ubah). Kalau sudah tidak respek maka bukan pencegahan nanti yang ada tapi malah pengabaian, atau bahkan anarki," tutur Willy.