Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sebut Pendidikan Pesantren Tak Bisa Sepenuhnya Virtual

Langkah-langkah tersebut, lanjut Marwan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Oleh karena itu pemerintah didesak mengalokasikan anggaran khusus bagi pengaktifan kembali pesantren.

Menurutnya ada banyak skema penganggaran yang bisa diambil seperti dari alokasi anggaran pemulihan ekonomi atau pos lain yang dipersiapkan untuk mitigasi dampak covid-19.

“Kami menilai pengalokasian anggaran khusus untuk pemulihan kegiatan belajar mengajar di pesantren layak dilakukan karena bagaimanapun juga kita tidak ingin Pendidikan di pesantren menjadi terhenti karena wabah corona,” katanya.

Legislator asal Sumatera Utara ini juga meminta peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi para santri untuk bisa kembali ke pesantren mereka. Menurutnya banyak para santri dari pelosok nusantara yang harus belajar ke luar daerah.

ehingga mereka membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit jika ingin kembali ke pesantren.

“Di sinilah peran dari pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas transportasi bagi para santri agar bisa kembali ke pesantren dan melanjutkan proses belajar mereka,” pungkasnya.