Diminta Kembali Jadi Ketum Gerindra, Prabowo Subianto Patuhi Keputusan Partai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo Subianto bersedia kembali meneruskan jabatannya sebagai ketua umum Partai Gerindra untuk periode 2020-2025.

Hal ini merespon keinginan kader partai Gerindra yang kompak menginginkan Prabowo kembali menjabat sebagai ketua umum.

"Beliau menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada seluruh kader Gerindra, beliau patuh kepada keputusan partai," kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Kompas.com, Sabtu (6/6/2020).

Dahnil menyebut Prabowo sangat menghormati proses demokrasi, termasuk di partainya sendiri.

Oleh karena itu, Prabowo menghormati jika 34 pengurus daerah Gerindra kompak memintanya menjabat sebagai ketua umum.

Jabatan Menteri Pertahanan yang kini diemban juga tak menghalangi Prabowo untuk kembali memimpin Gerindra.

"Beliau ingin terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dimana pun berada dan dalam posisi apa pun," kata Dahnil, seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel "Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai".

Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) secara virtual pada Kamis (4/6/2020) malam dan berlangsung hingga dini hari.

Dalam forum rapimnas, 34 DPD Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto kembali memimpin partai untuk periode 2020-2025.

"Seluruh 34 DPD menginginkan Pak Prabowo kembali memimpin Partai Gerindra," kata Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade saat dihubungi, Jumat (5/6/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, salah satu alasan disepakatinya mandat tersebut terkait dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang diusulkan sejumlah partai.

Ia menyatakan, Prabowo merupakan sosok perekat dan pengayom yang dibutuhkan partai.

Menurut Dasco, Gerindra masih membutuhkan Prabowo untuk memimpin perjuangan di masa mendatang.

Sikap Gerindra soal ambang batas parlemen

Partai Gerindra hingga saat ini belum menentukan sikap terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yang akan masuk dalam revisi Undang-Undang Pemilu.